Palembang, bidiksumsel.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan secara resmi menerima dan mulai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-XI yang digelar di ruang rapat utama DPRD Prov. Sumsel, Senin (24/3/2025).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, SE dan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Raden Gempita, SH serta H. Nopianto, S.Sos, MM. Hadir pula Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, Wakil Gubernur H. Cik Ujang, Sekda Provinsi H. Edward Chandra, hingga perwakilan OPD dan tamu undangan.
Dalam pidato pengantarnya, Gubernur Herman Deru menyampaikan dua poin utama dalam LKPJ, yaitu : Prioritas Pembangunan Daerah dan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2024, serta Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024.
Gubernur Sumsel, Herman Deru memaparkan bahwa pembangunan daerah mengacu pada 19 sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026. Untuk tahun 2024, prioritas pembangunan difokuskan pada :
- Reformasi birokrasi dan ketertiban umum,
- Kesejahteraan masyarakat,
- Peningkatan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan,
- Kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
Capaian indikator makro menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2024 tercatat sebesar 5,03%, melebihi pertumbuhan nasional yang hanya 4,95%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menurun menjadi 3,86% dari sebelumnya 4,11%, jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional 4,91%.
Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 10,97% per September 2024, menurun dari 11,78% pada tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 73,84 poin, mengukuhkan status Sumsel dalam kategori IPM tinggi. Inflasi daerah pun terkendali di angka 1,20%, lebih rendah dari nasional sebesar 1,57%.
Beberapa program unggulan yang disoroti dalam laporan gubernur antara lain pengembangan sektor pangan dan perkebunan. Sumsel mengajukan usulan cetak sawah rakyat secara swakelola seluas 20.186 hektar, dan berhasil memasukkan lahan rawa pasang surut seluas 409.977 hektar di Ogan Ilir dan OKI sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Di sektor perkebunan, dilakukan peremajaan sawit rakyat seluas 207,7 hektar, penerbitan 3.500 Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) kopi, dan peremajaan kopi robusta seluas 500 hektar.
Untuk pengembangan UMKM dan pembiayaan usaha, Pemprov Sumsel menjalin kerja sama dengan Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), termasuk pembiayaan Ultra Mikro sebesar Rp7,5 miliar untuk 4 koperasi.
Gubernur juga menyampaikan realisasi keuangan daerah berdasarkan data per Maret 2025 (belum diaudit BPK). Pendapatan daerah tahun 2024 ditargetkan Rp11,42 triliun, dengan realisasi mencapai Rp10,96 triliun atau 95,94%.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru melampaui target, yaitu Rp5,31 triliun atau 101,46% dari target. Namun, pendapatan transfer hanya terealisasi 91,27%. Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp10,9 triliun atau 93,93% dari rencana anggaran.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan hanya terealisasi 53,51%, sementara pengeluaran pembiayaan mencapai 98,26%. Hasilnya, Sumsel mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp108,74 miliar.
DPRD Bentuk Lima Pansus Bahas LKPJ
Setelah mendengarkan penyampaian Gubernur, DPRD Sumsel langsung membentuk lima Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas LKPJ secara lebih mendalam bersama mitra kerja masing-masing :
- Pansus I (Bidang Pemerintahan)
Koordinator : Andie Dinialdie, Ketua: Hj. Meilinda, Wakil Ketua: H. M. Anwar Al-Syadat. - Pansus II (Bidang Perekonomian)
Koordinator : Raden Gempita, Ketua: Ayu Nur Suri, Wakil Ketua: Abdul Fikri Yanto. - Pansus III (Bidang Keuangan)
Koordinator : Andie Dinialdie, Ketua: Abdullah Taufik, Wakil Ketua: Bembi Perdana. - Pansus IV (Bidang Pembangunan)
Koordinator : H. Nopianto, Ketua: M. Yansuri, Wakil Ketua: Ade Pramanja. - Pansus V (Bidang Kesejahteraan Rakyat)
Koordinator : H.M. Ilyas Panji Alam, Ketua: Alwis Gani, Wakil Ketua: H. David Hadrianto Al-Jufri.
Rapat paripurna kemudian diskors hingga 14 April 2025, memberi waktu bagi kelima pansus untuk mendalami dan mengevaluasi laporan gubernur bersama OPD terkait. (Adv)
