Pilkada Serentak 2024 : Polda Sumsel Tegaskan Komitmen Jaga Keamanan dan Netralitas
Palembang, bidiksumsel.com – Tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah usai digelar pada Rabu (27/11/2024). Secara keseluruhan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan berjalan lancar dan kondusif. Hal ini tak lepas dari partisipasi aktif masyarakat yang turut menciptakan suasana aman selama proses demokrasi berlangsung.
Dalam keterangan pers pada Kamis (28/11/2024), Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumsel, Irjen Pol. Andi Rian R Djajadi, melalui Kepala Bidang Humas, Kombes Pol. Sunarto, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan semua pihak dalam menjaga keamanan. Ia juga mengingatkan pentingnya peran bersama untuk memastikan kondisi tetap stabil hingga seluruh tahapan, termasuk pelantikan pasangan calon terpilih, selesai.
Kombes Pol. Sunarto menegaskan, keamanan selama dan setelah Pilkada merupakan tanggung jawab bersama. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah, terutama yang beredar di media sosial.
“Masalah keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Pilihan boleh berbeda, tetapi setelah semua menggunakan hak pilih, percayakan sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu untuk melanjutkan proses hingga pleno penetapan hasil. Mari kita bergandengan tangan menjaga kedamaian agar pembangunan di Sumsel dapat terus berlanjut,” ujar Sunarto.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap hoaks atau berita bohong yang kerap menjadi pemicu konflik di masa Pilkada. “Gunakan media sosial dengan bijak, saring informasi sebelum menyebarkannya, dan pastikan kebenarannya. Kita harus tetap bersatu dan tidak terpecah hanya karena informasi yang tidak jelas sumbernya,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Sunarto menegaskan bahwa Polda Sumsel berkomitmen menjaga netralitas selama Pilkada. Polri tidak akan memihak kepada salah satu calon dan tetap fokus pada tugas menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
“Netralitas adalah amanah undang-undang yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota Polri. Kami telah mengedarkan instruksi resmi melalui Telegram kepada seluruh jajaran untuk bersikap profesional dan netral dalam setiap tahapan Pilkada 2024,” katanya.
Ia menambahkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 136/2024 memperkuat sanksi bagi anggota Polri yang tidak netral. “Dalam putusan tersebut, frasa anggota Polri yang tidak netral dapat dikenakan sanksi pidana, seperti pejabat negara, ASN, dan kepala desa, sesuai Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Selain itu, mereka juga dapat dikenakan sanksi kode etik Polri. Ini langkah nyata untuk memastikan Pilkada berjalan damai dan bermartabat,” jelas Sunarto.
Polda Sumsel bersama TNI dan elemen terkait lainnya terus bersinergi untuk menjaga keamanan selama tahapan Pilkada. Mantan Kabid Humas Polda Riau ini memastikan bahwa pihaknya siap menangani potensi gangguan keamanan dengan respons cepat.
“Jika ada hal-hal yang mencurigakan, masyarakat diharapkan segera melapor kepada aparat terdekat. Kami hadir untuk memastikan situasi tetap kondusif, demi terciptanya Pilkada yang aman dan damai,” ujar Sunarto, yang merupakan lulusan Akpol 1992.
Mengakhiri keterangannya, Kombes Sunarto mengajak masyarakat Sumatera Selatan untuk menjadikan Pilkada sebagai cerminan kedewasaan berdemokrasi. Ia menekankan bahwa siapapun yang terpilih, masyarakat harus mendukung pemimpin tersebut demi kemajuan bersama.
“Mari kita jadikan Pilkada ini sebagai ajang untuk menunjukkan kedewasaan demokrasi. Siapapun yang terpilih adalah pilihan masyarakat, dan tugas kita adalah mendukungnya demi membawa Sumatera Selatan ke arah yang lebih baik. Bersama kita jaga keamanan, kedamaian, dan persatuan,” tutupnya.
Pilkada serentak 2024 tidak hanya menjadi ajang memilih pemimpin, tetapi juga ujian bagi stabilitas sosial dan politik di Sumsel. Meski situasi di hari pemungutan suara berjalan lancar, tantangan utama kini adalah menjaga stabilitas hingga penetapan hasil resmi oleh KPU.
Hoaks, provokasi, dan potensi konflik antarpendukung menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, sinergi antara aparat keamanan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan proses demokrasi ini berjalan hingga akhir dengan damai.
Kapolda Sumsel dan jajarannya telah menunjukkan komitmen mereka untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan bermartabat. Kini, giliran masyarakat untuk mengambil peran dengan terus menjaga suasana kondusif dan mendukung langkah-langkah positif demi Sumatera Selatan yang lebih baik. (dkd)
