AMSI Sumsel Serukan Pilkada Damai dan Perangi Hoaks Lewat Diskusi Publik
Palembang, bidiksumsel.com – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumatera Selatan mengambil langkah strategis untuk menciptakan Pilkada yang damai dan bebas hoaks. Mereka menggelar Diskusi Publik dan Deklarasi Pilkada Damai bertajuk “Anti Informasi Hoaks” di Ngupiday, Jalan Angkatan 45 Palembang, Jumat (15/11/2024).
Acara ini dihadiri berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumsel, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sumsel, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), pengamat politik Bagindo Togar, dan perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumsel.
Ketua AMSI Sumsel, Ardy Fitriansyah, dalam sambutannya menegaskan bahwa tujuan diskusi ini adalah mengajak seluruh jurnalis untuk menjaga validitas berita dan mencegah penyebaran informasi yang tidak benar. “Mudah-mudahan dengan adanya diskusi publik dan deklarasi ini, Pilkada di Sumsel semakin damai dan aman,” ungkapnya.
Ardy menjelaskan bahwa AMSI memiliki program unggulan berupa cek fakta untuk mendeteksi informasi palsu. Program ini didukung oleh teknologi yang memungkinkan pemeriksaan validitas foto, video, dan berita secara cepat. “Melalui cek fakta, kami akan mengawal Pilkada agar berjalan baik dan damai,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa anggota AMSI yang terbukti menyebarkan berita hoaks akan diberi sanksi. Jika pelanggaran tersebut memiliki unsur pidana, langkah hukum akan ditempuh melalui Dewan Pers. “Jika pelanggaran masuk ranah hukum, kasusnya akan diproses sesuai mekanisme yang ada, dimulai dari organisasi lalu ke Dewan Pers,” tambah Ardy.
Ardy mengungkapkan bahwa meskipun hoaks masih ditemukan di Sumsel, jumlahnya tidak signifikan. Hoaks yang beredar sering kali berupa video atau berita lama yang diunggah ulang, misalnya terkait Pilkada sebelumnya atau kejadian di luar Sumsel. “Masyarakat Sumsel saat ini sudah lebih pintar dalam membedakan informasi yang benar dan salah,” katanya.
Namun, Ardy tetap mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. “Harapan kami, masyarakat Sumsel berpikir cerdas. Sebelum membagikan informasi, pastikan dulu kebenarannya,” tegasnya.
Pengamat politik Bagindo Togar menyoroti peran krusial media dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada. Menurutnya, media adalah pilar demokrasi yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi tentang tahapan Pilkada, profil pasangan calon, hingga kegiatan kampanye.
“Media itu sangat penting membangun demokrasi. Tidak mungkin publik merespons tanpa media. Namun, media harus independen, transparan, dan akuntabel,” jelasnya. Bagindo juga mengingatkan bahwa media yang hanya memberitakan satu pasangan calon secara sepihak berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat.
Bagindo mencatat bahwa suasana politik Pilkada 2024 di Sumsel relatif tenang. Ia mengusulkan agar dinamika politik lebih ditingkatkan untuk menarik minat masyarakat. “Pilkada di Sumsel terlalu adem. Politik itu harus ramai agar menarik partisipasi masyarakat,” katanya.
Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Diskominfo Sumsel, Andi Suman, menambahkan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan data terkait hoaks yang beredar di Sumsel. Data ini nantinya akan dirilis sebagai bagian dari langkah edukasi kepada masyarakat. “Kami masih dalam tahap pengumpulan data hoaks yang ada. Nantinya, ini akan dirilis untuk mengedukasi masyarakat agar lebih waspada,” pungkasnya.
Acara ini menjadi wujud nyata komitmen AMSI dan pihak terkait dalam memastikan Pilkada di Sumsel berlangsung dengan damai dan aman. Selain mengawal informasi melalui program cek fakta, AMSI juga berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan suasana politik yang sehat.
Harapan utama dari diskusi publik ini adalah menciptakan kesadaran kolektif bahwa media memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas informasi selama Pilkada. Dengan upaya bersama dari jurnalis, masyarakat, dan pemerintah, Sumsel diharapkan mampu menjalani Pilkada dengan lancar, meriah, dan bebas dari hoaks. (dkd)
