Langkah Polri dalam Mencegah Perdagangan Orang : Peran Polwan di Garda Depan
Palembang, bidiksumsel.com – Dalam upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kian marak, pemerintah dan aparat kepolisian terus melakukan berbagai langkah konkret. Salah satu langkah tersebut adalah melalui peningkatan peran Polisi Wanita (Polwan) dalam penanganan kasus-kasus ini.
Irjen Pol. Dr. Andry Wibowo, Staff Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Polwan dalam hal ini.
Dalam sebuah sarasehan memperingati Hari Ulang Tahun Polwan, Kamis (3/10/2024), Andry menyampaikan beberapa gagasan penting tentang peran strategis Polwan dalam mencegah TPPO.
Menurutnya, langkah terbaru Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Direktorat TPPO di lingkungan Polri merupakan lompatan besar. Hal ini menempatkan Polri sebagai ujung tombak dalam mitigasi semua bentuk perdagangan manusia, termasuk eksploitasi perempuan dan anak.
Pembentukan Direktorat PPA dan TPPO oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah respons terhadap meningkatnya kasus perdagangan orang, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Ini adalah langkah maju yang menunjukkan komitmen kuat Polri dalam memberantas kejahatan tersebut. “Ini menunjukkan bahwa Polri berada di depan dalam rangka mitigasi semua kasus human trafficking,” kata Andry.
Namun, Andry menambahkan, kebijakan ini tidak boleh berhenti di sini. Polri harus terus mengembangkan sistem yang ada agar semakin maju dan efektif dalam menghadapi tantangan di masa depan. Salah satu caranya adalah dengan memastikan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam Direktorat PPA dan TPPO memiliki kompetensi yang mumpuni.
Peran Polisi Wanita (Polwan) dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak sangat krusial. Andry menekankan bahwa SDM di Direktorat PPA dan TPPO harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi tinggi. Hal ini karena penanganan kasus perdagangan orang memerlukan kepekaan khusus, terutama dalam memahami kondisi korban yang sering kali mengalami trauma mendalam.
Selain itu, Andry menyebutkan bahwa komposisi Polwan dalam jajaran kepolisian harus diperhatikan secara serius. Saat ini, jumlah Polwan hanya mencakup 30% dari total keseluruhan anggota Polri.
Jumlah ini perlu disesuaikan agar proporsi Polwan yang menangani kasus-kasus di Direktorat PPA dan TPPO cukup memadai. Mengingat sifat kasus TPPO yang sering kali melibatkan perempuan sebagai korban, kehadiran Polwan yang lebih banyak dapat memberikan pendekatan yang lebih tepat dalam penanganan korban.
Salah satu gagasan besar yang disampaikan oleh Andry dalam sarasehan tersebut adalah tentang pentingnya membangun kapasitas Polwan menuju standar internasional. Ia mengungkapkan bahwa Polri perlu mulai memikirkan bagaimana membentuk Polwan kelas dunia. “Kami harus membangun kapasitas menuju world class women police,” ujarnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Andry mengusulkan dibentuknya akademi khusus bagi Polwan yang berdiri sendiri, terpisah dari akademi kepolisian umum yang ada saat ini. Di dalam akademi tersebut, nantinya akan ada kurikulum khusus, tenaga pengajar yang ahli, dan perlakuan khusus yang sesuai dengan kebutuhan penanganan kasus-kasus di Direktorat PPA dan TPPO.
Ide tentang pembentukan “Police Women Academy” ini bertujuan untuk memberikan Polwan pelatihan yang lebih mendalam dan fokus pada kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak.
“Jadi ini bisa dilanjutkan dalam naskah akademik mengembangkan sekolah Polwan yang ada menjadi akademi kepolisian Polwan, dan mudah-mudahan menjadi yang pertama di Asia atau bahkan di dunia,” harap Andry.
Jika ide ini terealisasi, Indonesia dapat menjadi pionir dalam menciptakan akademi kepolisian khusus untuk Polwan, yang akan memberikan pelatihan komprehensif dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang.
Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas Polwan dalam skala nasional, tetapi juga akan menempatkan Polri di garis depan dalam penanganan TPPO di tingkat internasional.
Perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat kompleks dan memerlukan penanganan khusus. Kejahatan ini sering kali terjadi secara terselubung, dengan korban yang dipaksa atau diperdaya ke dalam situasi eksploitasi yang sangat merugikan.
Dalam konteks inilah, peran Polwan menjadi sangat strategis. Polwan, dengan pendekatan yang lebih empatik dan cenderung memahami permasalahan dari sudut pandang perempuan, dapat memberikan penanganan yang lebih baik kepada korban TPPO.
Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kapasitas Polwan dalam jajaran Polri menjadi hal yang sangat penting untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO.
Di sisi lain, pembentukan Direktorat PPA dan TPPO juga menjadi bentuk pengakuan akan pentingnya pendekatan yang lebih spesifik dalam penanganan kasus perdagangan orang. Direktorat ini akan berfokus pada penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak, dengan memanfaatkan SDM Polwan yang dilatih khusus.
Dalam pidatonya, Andry juga menekankan pentingnya langkah-langkah berkelanjutan untuk memastikan bahwa Polwan dan Polri secara keseluruhan dapat terus berkembang dalam menghadapi kejahatan perdagangan manusia. Ia menyebut bahwa kebijakan ini perlu dikembangkan secara lebih maju, terutama dalam konteks global.
Menurut Andry, keberhasilan Polri dalam menangani TPPO di Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain, terutama jika Indonesia berhasil membangun “Police Women Academy” yang pertama di Asia.
Langkah-langkah ini, menurutnya, tidak hanya akan memperkuat Polri dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang, tetapi juga akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak di Indonesia.
“Dengan memiliki Polwan yang berkompetensi tinggi, kita tidak hanya akan mampu melindungi warga negara kita, tetapi juga bisa menjadi contoh bagi negara lain,” pungkasnya.
Penanganan TPPO memerlukan pendekatan yang sangat khusus, dan Polwan memainkan peran penting dalam upaya ini. Gagasan untuk membentuk akademi kepolisian khusus bagi Polwan adalah langkah strategis yang tidak hanya akan meningkatkan kapasitas Polwan, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai pionir dalam upaya penanganan perdagangan manusia di tingkat global.
Ke depannya, sinergi antara peningkatan kapasitas Polwan dan kebijakan Polri dalam menangani TPPO diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam pemberantasan perdagangan manusia. (dkd)
