Palembang, bidiksumsel.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) siap menjadi penghubung dan koordinator bagi 17 Kabupaten dan Kota di wilayahnya untuk membantu proses legalitas pelantikan pejabat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Proses pelantikan ini membutuhkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Salah satu contoh yang dialami adalah Kabupaten OKU Selatan, yang telah menyelenggarakan pelantikan pejabat pada tanggal 22 Maret 2024, namun Surat Keputusan (SK) pelantikan tersebut dibatalkan oleh Mendagri. Hal serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia, termasuk di Sumsel, seperti di OKU Selatan, Mura, dan Muratara.
Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, langsung merespons hal ini dengan menginstruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan bantuan dalam menjelaskan proses ini.
“Posisi pelantikan dimulai dari nol lagi. Nantinya, Pemerintah Provinsi Sumsel akan memproses melalui OPD terkait,” ujar Fatoni saat menerima audiensi Sekretaris Daerah (Sekda) OKU Selatan, M. Rahmatullah, di Griya Agung Palembang, pada Sabtu (4/5/2024).
Bukan hanya soal pembatalan SK pejabat oleh Mendagri, Pj Gubernur A. Fatoni juga membahas rencana aktivasi Bandara Gatot Subroto di Way Kanan untuk segera didiskusikan lebih lanjut, terutama terkait legalitas yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing daerah.
M. Rahmatullah, Sekda OKU Selatan, dalam pertemuan tersebut menyampaikan sejumlah kegiatan di Kabupaten OKU Selatan yang membutuhkan peran Pj Gubernur dalam penyelesaiannya. Diantaranya, tindak lanjut dari pelantikan pejabat administrator dan pengawas yang SK pelantikannya telah dibatalkan oleh Mendagri. Selain itu, persiapan pelaksanaan Pilkada serta peran Pemkab OKU Selatan dalam perkembangan aktivasi Bandara Gatot Subroto menjadi topik pembahasan.
“Kami melaporkan terkait kondisi OKU Selatan, yakni tindak lanjut pelantikan. Dimana OKU Selatan salah satu daerah yang menyelenggarakan pelantikan tanggal 22 Maret 2024 kemarin dan dibatalkan. Pembatalan SK pelantikan pejabat terjadi di beberapa kabupaten di Indonesia, termasuk OKU Selatan. Kami berharap Pak Gubernur dapat membantu menjembatani perihal ini karena terdapat pejabat seperti camat, lurah yang masih belum terisi, dan ini berkaitan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Rahmatullah juga melaporkan bahwa Pemkab OKU Selatan, dalam menghadapi Pilkada, telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan TNI Polri.
“Untuk dana Pilkada, kami sudah menyalurkan 40 persen dan sisanya 60 persen akan disalurkan tahun ini,” tambahnya.
Terkait aktivasi Bandara Gatot Subroto di Way Kanan, Pemkab OKU Selatan telah menjabarkan APBD terkait kewajiban Kabupaten OKU Selatan.
“Mudah-mudahan, sesegera mungkin, dana tersebut akan disalurkan ke Way Kanan sesuai dengan petunjuk dari Bina Keuangan Daerah terkait prosedur yang harus dilakukan,” tegasnya. (red)
