Palembang, bidiksumsel.com – Dalam sebuah sesi yang dilaksanakan via Zoom di Ruang Meeting Griya Agung Palembang pada tanggal 23 April 2024, Agus Fatoni, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan sekaligus Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, membagikan pengetahuan mendalam mengenai pengelolaan anggaran khusus untuk situasi darurat. Sesi ini merupakan bagian dari Festival Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) yang bertema “Mengatasi Triple Planetary Crisis dengan Organisasi Pembelajaran.”
Dalam presentasinya, Fatoni menekankan pentingnya pemahaman terhadap pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam mengatasi kebutuhan mendesak yang tidak terprediksi, seperti bencana alam. Menurutnya, penanganan efektif keadaan darurat membutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pemerintah daerah diizinkan untuk melakukan pengeluaran yang belum dianggarkan dalam keadaan darurat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fatoni menjabarkan mekanisme penggunaan dana BTT, yang dapat langsung dicairkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Belanja ini, yang sering dihadapkan pada situasi tidak terduga seperti bencana alam, memungkinkan pemerintah daerah untuk bertindak cepat dan efisien. Apabila dana BTT masih dirasa tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat menggunakan sisa kegiatan, sisa penjadwalan ulang, atau bahkan sisa lelang dari tahun anggaran yang berjalan.
“Dalam kondisi di mana skema pembiayaan ini belum cukup, pemerintah daerah dan kabupaten/kota boleh menggunakan uang kas yang tersedia untuk menutupi kekurangan tersebut,” ungkapnya.
Pengelolaan dana darurat ini tidak hanya terbatas pada bencana alam, tetapi juga mencakup bencana non-alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa lainnya. “BTT juga dapat digunakan untuk biaya operasional dalam pencarian dan penyelamatan pada saat terjadi kejadian luar biasa,” katanya.
Pemaparan Fatoni tidak hanya memberikan wawasan tentang pentingnya persiapan keuangan dalam menghadapi situasi darurat, tetapi juga menegaskan bahwa pemahaman yang benar terhadap aturan penggunaan dana darurat adalah kunci dalam penanganan krisis secara efektif. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang diperlukan untuk bertindak cepat dan tepat dalam situasi darurat, sekaligus memenuhi tanggung jawab mereka terhadap masyarakat.
Di akhir presentasinya, Fatoni menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintahan untuk memastikan dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan cara yang paling efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan mendesak yang muncul.
Pemaparan ini diharapkan tidak hanya memberikan pencerahan tetapi juga meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam situasi darurat yang membutuhkan respons cepat dan tepat guna. (red)
