Palembang, bidiksumsel.com – Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni, secara resmi membuka kursus eksekutif tentang pengelolaan keuangan negara di Hotel Aston, Palembang, pada Senin, 22 April 2024. Kursus yang bertema “Sinergi Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik” ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Fatoni menekankan pentingnya kompetensi dan keahlian dalam mengelola keuangan negara. “Pengelolaan uang negara bukan perkara yang bisa diambil alih sembarangan. Hanya mereka yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dan memiliki latar belakang keuangan yang kuat atau pengalaman yang relevan melalui sertifikasi atau pelatihan yang boleh menangani tugas ini,” jelas Fatoni.
Pelaksanaan kursus ini merupakan yang pertama kali di Palembang, dan Fatoni menyampaikan apresiasi khusus kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan penting ini. Kegiatan ini tidak hanya sebagai sarana pembelajaran tetapi juga sebagai forum diskusi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kita harus bersyukur dapat mengikuti kegiatan ini dengan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar dan berdiskusi, dan idealnya kegiatan seperti ini harus dilakukan secara berkelanjutan,” ucapnya.
Dalam acara ini, Fatoni juga menekankan pentingnya kolaborasi dan peningkatan kapasitas secara mandiri atau melalui pelatihan lanjutan. “Pentingnya berkolaborasi tidak bisa diabaikan. Peningkatan kapasitas adalah kunci, baik dilakukan secara mandiri atau melalui pelatihan,” tuturnya.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Andin Hadiyanto, turut menyatakan bahwa tujuan utama dari kursus ini adalah untuk mendukung program keuangan yang telah berjalan serta menyediakan platform bagi para peserta untuk berdiskusi tentang pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan.
“Kita perlu meningkatkan potensi di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Hadiyanto.
Beberapa tantangan utama yang dibahas selama kursus termasuk kondisi ekonomi global, tantangan kebijakan, efektivitas tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pengendalian korupsi. Pembahasan ini bertujuan untuk mencari solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan negara.
Hadir pula dalam kesempatan itu Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel, Drs. H. Edward Candra, MH., dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, H. Akhmad Mukhlis, SE. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan kuat dari pemerintah provinsi terhadap kegiatan ini.
Acara ini secara keseluruhan diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan adalah kunci penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. (red)
