Home Sumsel Banyuasin Askolani Menghadiri Audiensi KPK RI Bersama Kepala Daerah se-Sumsel

Askolani Menghadiri Audiensi KPK RI Bersama Kepala Daerah se-Sumsel

Palembang, bidiksumsel.com – Bupati Banyuasin H. Askolani Jasi SH,. MH. menghadiri audiensi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Firli Bahuri dengan Kepala Daerah yang ada di Sumsel dan jajaran terkait pengadaan barang dan jasa bagian program pencegahan korupsi terintegrasi 2021, di Graha Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kamis, (16/04/21)

Askolani mengatakan, dalam kegiatan ini Ketua KPK RI menjelaskan secara rinci pencegahan tindak pidana korupsi baik masalah perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi di Sumsel.

“Beliau merasa bertanggung jawab jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi terutama berkaitan dengan perizinan, pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi di kabupaten kota yang ada di Sumsel,” kata Askolani saat ditemui setelah audiensi.

Masih kata Askolani, apa yang disampaikan ini sangat membantu dan meyakinkan pihaknya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang disebutkan tentang tindak korupsi yang di maksud.

“Tentu saja apa yang sudah disampaikan oleh Ketua KPK RI tadi akan kita tindak lanjuti dan menjadi acuan kita bersama untuk membangun Banyuasin,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPK RI Firli Bahuri mengungkapkan, bawah di dalam rangka pemberantasan korupsi tentu ada pendekatan, yakni mengajak seluruh masyarakat, seluruh stakeholder jejaring pendidikan para politisi, para penyelenggara negara untuk sadar bahwa bahaya korupsi itu akan memperlambat, akan menghambat perunjukan nasional.

“Karena itu maka kita bangkitkan semangat mereka untuk tidak korupsi, yang terkait dengan korupsi itu masalah perizinan usaha, perizinan tambang, perizinan untuk para investor sehingga kami minta kepada seluruh kepala daerah untuk tidak mempersulit perizinan, tidak mempersulit izin usaha, Karema jika itu dipersulit maka para investor tidak mau masuk ke daerah kita,” paparnya

Padahal di dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi ada tiga pilar yang pakai, yang pertama belanja negara melalui APBN dan APBD. kedua konsumsi masyarakat karena meningkatkan daya beli masyarakat.

“Ketiga Iklim investasi dengan investasi maka akan membuka lapangan pekerjaan, banyak orang pekerja banyak orang usaha sehingga akan mendapatkan penghasilan masyarakat dengan begitu secara otomatis akan meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya

Maka tentu ini kita sampaikan tidak ada pemerintah daerah mempersulit perizinan investasi dan perusahaan. Pihaknya akan mengikuti bagaimana pelaksanaan pusat- pusat terpadu yang di selenggarakan oleh Pemerintah daerah karena Pemerintah pusat sudah membuat suatu kebijakan yang di kenal dengan one man police satu peta kebijakan.

“Contohnya, seketika investor menanamkan investasi perusahaan di suatu tempat maka cukup buka kordinat berapa, maka akan ketahuan apakah daerah tersebut merupakan daerah industri, daerah pemukiman, maka tidak ada upaya untuk mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang,” tukasnya

Untuk mempermudah pelayanan dengan cara mendapatkan memanfaatkan kemajuan teknologi dimana pelayanan di ganti dengan sistem elektronik. Menjauhi hubungan fisik antara pemohon izin dan pemberi izin itulah rencana kita untuk melakukan pencegahan dan penghentian korupsi.

“Garda terdepan untuk menghentikan korupsi itu adalah gubernur, bupati dan walikota lengkap dengan seluruh perangkap daerahnya,” tutupnya (dkd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here