Muba, bidiksumsel.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) yang digelar di Griya Agung, Selasa (14/4/2026).
Forum strategis tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Musi Banyuasin, yang menyatakan komitmennya dalam mendukung arah pembangunan provinsi secara terintegrasi.
Bupati Musi Banyuasin, HM Toha Tohet, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin siap menjalankan berbagai program strategis yang selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional. “Kami di daerah siap menjalankan program yang telah diselaraskan. Sinergi ini penting agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan,” ujar Toha dalam forum tersebut.
Dalam paparannya, Toha mengungkapkan bahwa secara makro, Kabupaten Musi Banyuasin menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,20 hingga 6,50 persen pada tahun 2027.
Selain pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator pembangunan lainnya juga menjadi perhatian utama, di antaranya tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di angka 1,98 persen, tingkat kemiskinan 9,20 persen, rasio gini 0,200, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,50.
Menurutnya, indikator-indikator tersebut akan menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah ke depan. “Target ini menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah ke depan,” jelasnya.
Ia menambahkan, berbagai isu strategis seperti kemiskinan, konektivitas wilayah, daya saing investasi, serta keterbatasan kapasitas fiskal menjadi tantangan utama yang harus dihadapi secara bersama melalui program pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
Sebagai langkah konkret dalam mendukung percepatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengusulkan sejumlah program prioritas di sektor infrastruktur jalan strategis.
Beberapa ruas jalan yang diusulkan untuk peningkatan antara lain Sukarami–Berlian Makmur, Mangun Jaya–Macang Sakti, serta lanjutan ruas Jirak–Mekar Jaya.
Pembangunan jalan-jalan tersebut diarahkan untuk membuka akses wilayah produksi, memperlancar distribusi barang, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. “Pembangunan ini diarahkan untuk membuka akses wilayah produksi, memperlancar distribusi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” imbuh Toha.
Selain sektor infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga mendukung berbagai program strategis provinsi di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta penguatan kewirausahaan generasi muda sebagai bagian dari pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan bahwa penyusunan RKPD tahun 2027 tidak boleh hanya bersifat administratif atau normatif semata. Ia meminta seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan untuk memastikan setiap program pembangunan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Perencanaan pembangunan tidak boleh lagi bersifat normatif. Harus tajam, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Sinkronisasi dengan program nasional juga menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif,” tegas Herman Deru.
Menurutnya, perencanaan yang matang dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya Musrenbang sebagai instrumen utama dalam menjaga kesinambungan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia mengingatkan bahwa RKPD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan harus menjadi kompas pembangunan yang mampu menjawab tantangan global sekaligus kebutuhan lokal masyarakat. “RKPD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi kompas pembangunan daerah. Harus adaptif terhadap tantangan global, sekaligus responsif terhadap kebutuhan lokal,” ujar Bima Arya.
Dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta dunia usaha.
Skema pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi opsi yang akan dioptimalkan untuk mendukung percepatan pembangunan.
Turut mendampingi Bupati Musi Banyuasin dalam kegiatan tersebut antara lain sejumlah pejabat daerah, termasuk jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta perangkat daerah lainnya.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota berharap mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya terarah dan terukur, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. (rd)
