Palembang, bidiksumsel.com – Langkah strategis mengawali tahun 2026 ditunjukkan DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui Rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Sumsel, Senin (2/2/2026), itu membahas perubahan jadwal kegiatan pimpinan dan anggota dewan untuk periode Februari hingga Maret 2026.
Bagi Nopianto, forum Banmus bukan sekadar agenda administratif rutin. Ia menegaskan bahwa rapat tersebut menjadi ruang strategis untuk memastikan setiap kegiatan legislatif berjalan selaras dengan program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sinkronisasi jadwal dinilai krusial agar pembahasan kebijakan daerah tidak mengalami keterlambatan.
Dalam keterangannya, Nopianto menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima dokumen rancangan agenda kegiatan untuk dua bulan mendatang. Dokumen tersebut kemudian dibedah secara komprehensif dalam forum Banmus. Berbagai masukan dan pertimbangan anggota dewan mengemuka, mencerminkan dinamika yang aktif dan konstruktif.
“Masukan yang disampaikan menunjukkan komitmen bersama untuk menyusun agenda yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kami ingin setiap kegiatan memiliki arah jelas serta berdampak positif bagi Sumsel,” ujar Nopianto optimistis.
Menurutnya, penyusunan jadwal yang sistematis, terukur, dan realistis menjadi fondasi penting dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Tanpa perencanaan yang matang, agenda strategis berpotensi tersendat, sehingga memengaruhi ritme pembangunan daerah.
Rapat tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, yang mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kehadiran unsur eksekutif dalam forum Banmus menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara legislatif dan pemerintah daerah.
Edward menekankan bahwa penyelarasan jadwal kerja menjadi kunci efektivitas pembahasan kebijakan. Terutama terkait agenda rapat paripurna yang memuat penjelasan Gubernur Sumsel atas rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan ke DPRD.
“Keselarasan ritme kerja antara eksekutif dan legislatif akan memperkuat efektivitas pelaksanaan program pembangunan, sehingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal,” ungkap Edward.
Rapat Banmus ini sekaligus mencerminkan upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks, koordinasi lintas lembaga menjadi kebutuhan mutlak. DPRD dan Pemprov Sumsel dinilai memiliki tanggung jawab bersama memastikan setiap kebijakan diproses tepat waktu.
Turut hadir dalam rapat tersebut Karo Hukum Setda Sumsel Dedi Harapan, Plt Kepala Bappeda Sumsel Dody Eka Prasetyo, serta Sekretaris DPRD Sumsel Aprizal, bersama sejumlah pejabat terkait lainnya. Kehadiran para pejabat ini memperkuat pembahasan lintas sektor, terutama dalam memastikan agenda yang disusun realistis dengan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan.
Bagi DPRD Sumsel, awal tahun bukan hanya momentum memulai kalender kerja, tetapi juga menentukan arah dan ritme kebijakan sepanjang tahun. Perubahan jadwal yang dibahas dalam Banmus menjadi bagian dari strategi adaptif menghadapi dinamika kebutuhan daerah.
Nopianto menilai, komunikasi yang terbangun secara konstruktif antara DPRD dan Pemprov akan memperkecil potensi hambatan administratif. Dengan perencanaan yang matang, setiap rapat paripurna, pembahasan rancangan peraturan daerah, hingga agenda pengawasan dapat berjalan efektif.
Lebih jauh, rapat Banmus ini menjadi simbol komitmen bersama menjaga kesinambungan pembangunan. Ketika jadwal kerja tersusun rapi dan terintegrasi, maka proses legislasi akan lebih terarah, penganggaran lebih terukur, serta pengawasan semakin tajam.
Melalui forum tersebut, DPRD dan Pemprov Sumsel menunjukkan bahwa profesionalisme dalam tata kelola bukan hanya jargon, melainkan praktik nyata yang dijalankan sejak tahap perencanaan agenda. Dengan sinergi yang terjaga dan koordinasi yang solid, harapan terhadap percepatan pembangunan Sumatera Selatan di awal 2026 pun semakin menguat. (rd)
