Ogan Ilir, bidiksumsel.com – Momentum Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari kembali menjadi ruang refleksi bagi insan pers dan para pemangku kepentingan di Tanah Air. Pada peringatan tahun 2026 ini, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Ahmad Safe’i, menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi mendalam atas peran strategis pers dalam pembangunan daerah dan bangsa.
“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, kami mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pers Nasional, 9 Februari 2026. ‘Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat,’” ujar Ahmad Safe’i dalam pernyataannya, Senin (09/02/2026).
Bagi Ahmad Safe’i, Hari Pers Nasional bukan sekadar seremoni tahunan yang diperingati dengan spanduk dan ucapan formal. Ia adalah momen evaluasi bersama tentang sejauh mana pers telah menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi. Dalam sistem pemerintahan yang sehat, pers berperan sebagai kontrol sosial, penyampai informasi publik, sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Di Kabupaten Ogan Ilir, keberadaan media lokal maupun nasional dinilai telah memberi kontribusi nyata. Program pembangunan daerah, kebijakan strategis, hingga berbagai dinamika sosial dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat berkat kerja jurnalistik yang konsisten dan berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan pun tidak terlepas dari fungsi pengawasan yang dijalankan media.
Tema HPN 2026, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat,” menurut Ahmad Safe’i, memiliki relevansi yang kuat dengan tantangan zaman saat ini. Pers yang sehat tidak hanya bebas dari intervensi, tetapi juga menjunjung tinggi profesionalisme, kode etik jurnalistik, serta integritas dalam setiap produk pemberitaan.
“Pers berperan besar dalam membangun kepercayaan. Informasi yang kredibel adalah pondasi ekonomi yang kuat,” tegasnya.
Dalam konteks ekonomi daerah, ia menilai bahwa pemberitaan yang akurat dan berimbang mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kepercayaan publik terhadap informasi akan berdampak pada stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Ketika hoaks dan disinformasi bisa ditekan, maka iklim usaha dan investasi pun menjadi lebih kondusif.
Ahmad Safe’i juga menyoroti peran edukatif pers di tengah derasnya arus digitalisasi. Saat ini, tantangan utama bukan lagi keterbatasan informasi, melainkan banjir informasi yang belum tentu terverifikasi. Di sinilah peran media profesional menjadi sangat krusial dalam melakukan verifikasi, klarifikasi, serta menghadirkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menyampaikan penghargaan kepada seluruh insan pers yang tetap bekerja tanpa kenal lelah, bahkan dalam berbagai tekanan dan tantangan lapangan. Perkembangan teknologi memang memacu kecepatan dalam penyebaran berita, tetapi akurasi dan integritas, menurutnya, harus tetap menjadi prioritas utama.
Lebih lanjut, Ahmad Safe’i menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pers. Hubungan yang harmonis bukan berarti meniadakan kritik, melainkan membuka ruang dialog yang sehat dan konstruktif. Kritik yang objektif justru menjadi bagian penting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.
DPRD Kabupaten Ogan Ilir, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari prinsip good governance. Lembaga legislatif membutuhkan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan kinerja, kebijakan, serta program kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.
Momentum HPN 2026 ini diharapkan tidak berhenti pada seremoni simbolis. Ahmad Safe’i berharap peringatan ini menjadi penguat komitmen bersama untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pemberitaan yang mencerahkan.
“Pers yang sehat akan melahirkan masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang cerdas akan memperkuat demokrasi. Dan dari demokrasi yang kuat, lahirlah bangsa yang kokoh menghadapi masa depan,” pungkasnya.
Di tengah tantangan global dan dinamika nasional yang terus berubah, satu hal yang tetap relevan : pers adalah cahaya demokrasi. Dari Ogan Ilir, pesan itu kembali ditegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan media harus terus dijaga demi terwujudnya pembangunan yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan. (rd)
