Palembang, bidiksumsel.com – Reses anggota DPRD Kota Palembang masa persidangan III tahun 2025 kembali menyentuh isu krusial yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yakni pelayanan pertanahan. Agenda reses hari kedua, Jumat (19/9/2025), digelar di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang, Jalan Kapten A. Rivai, dengan menghadirkan perwakilan masyarakat dari Dapil I yang meliputi Kecamatan Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat I, dan Ilir Barat II.
Kepala BPN Kota Palembang, Zamili, A. Ptnh., SH., M.H., menegaskan lembaganya berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik. Menurutnya, sebagai garda terdepan dalam urusan pertanahan, BPN berupaya menjembatani keluhan masyarakat sekaligus memberikan solusi.
“Pemerintah tidak ingin ada lahan terbengkalai. Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan aset tanahnya secara maksimal, sehingga tidak hanya aman dari pengambilalihan, tetapi juga bermanfaat bagi perekonomian keluarga maupun lingkungan,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, anggota dewan sempat menyinggung soal tanah terlantar. Berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2021, lahan yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun berturut-turut berpotensi diambil alih oleh negara. Zamili menyebut aturan ini menjadi pengingat bagi pemilik lahan agar mengoptimalkan pemanfaatan aset mereka.
Selain itu, isu tanah warisan juga kerap menjadi hambatan dalam proses sertifikasi. Perselisihan antar ahli waris, perebutan kuasa, hingga perasaan ketidakadilan sering memperlambat penyelesaian administrasi.
“Kalau ada yang bilang ribet atau susah, coba cek langsung ke kantor BPN. Kami pastikan kalau berkas lengkap, semuanya bisa diproses dengan baik,” tegas Zamili.
Untuk meningkatkan pelayanan, BPN Palembang bahkan menempatkan “manajer loket” yang bertugas setiap hari kerja pukul 08.00–16.30 WIB guna membantu masyarakat mengurus dokumen dan menjawab pertanyaan.
Ketua Dapil I DPRD Kota Palembang, Muhammad Hibbani, menilai keluhan masyarakat tidak selalu murni bersumber dari BPN. Menurutnya, masalah sering timbul karena berkas tidak lengkap atau adanya konflik kepemilikan tanah.
“Permasalahan itu ada yang berasal dari internal BPN, tapi ada juga yang eksternal, misalnya berkas kurang lengkap atau memang ada konflik kepemilikan. Maka wajar jika masyarakat menganggap prosesnya lama,” ujarnya.
Hibbani juga menegaskan perlunya perbaikan komunikasi antarinstansi, sebab sebagian masyarakat kerap keliru memahami kewenangan lembaga.
“Contohnya, ada warga yang menanyakan BPHTB. Padahal itu ranah Bapenda, bukan BPN. Untuk kasus waris, bahkan ada fasilitas pengurangan BPHTB jika diajukan. Jadi forum reses ini sekaligus menjadi ruang klarifikasi agar masyarakat tidak bingung lagi,” tambahnya.
Pertemuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD, BPN, dan masyarakat. DPRD berperan menyerap aspirasi dan memperkuat komunikasi publik, sementara BPN memastikan kesiapan layanan dengan sistem yang lebih jelas dan transparan.
Pada akhirnya, seluruh pihak berharap agar layanan pertanahan di Kota Palembang semakin cepat, transparan, dan memberi kepastian hukum yang dibutuhkan masyarakat. (dkd)
