Palembang, bidiksumsel.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna XX Tahun 2025 dengan agenda utama penyampaian hasil reses pimpinan dan anggota DPRD, Rabu (10/09/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, didampingi Wakil Ketua Ilyas Panji Alam dan Raden Gempita, serta dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang bersama sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Melalui 10 daerah pemilihan (Dapil), berbagai keluhan masyarakat disampaikan oleh juru bicara masing-masing. Hampir seluruh laporan menegaskan bahwa persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Provinsi Sumsel.
Atthahirah Putri Lestari, SE dari PPP menyoroti masalah klasik yang terus berulang. Jalan provinsi dan desa rusak parah, listrik desa belum merata, serta internet lemah di OKU Selatan menambah jurang ketertinggalan.
Di bidang pendidikan, banyak sekolah kekurangan ruang kelas dan tenaga pendidik, sementara anak-anak dari keluarga miskin terancam putus sekolah karena biaya. Ia menekankan pentingnya perluasan program beasiswa agar tidak ada anak Sumsel yang berhenti belajar hanya karena faktor ekonomi.
Sektor kesehatan juga jadi keluhan utama. Puskesmas dan Poskesdes di desa-desa kekurangan dokter dan bidan, membuat warga harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk layanan dasar.
“Semua aspirasi ini kami sampaikan sebagai tanggung jawab moral kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi harus menindaklanjuti secara konkret dan terencana,” tegas Atthahirah.
M. Muaz Ar Rifqi (PKS) menyuarakan keresahan warga Muara Enim, PALI, dan Prabumulih. Jalan dan jembatan rusak parah, saluran irigasi tidak berfungsi, hingga air bersih dan sinyal komunikasi yang minim membuat aktivitas masyarakat terhambat.
“Warga meminta agar pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, karena ini menyangkut mobilitas dan ekonomi mereka sehari-hari,” katanya.
Selain itu, petani mengeluhkan sulitnya akses permodalan dan tingginya bunga kredit pertanian. Lemahnya dukungan koperasi dan lembaga keuangan mikro membuat produktivitas pertanian tak berkembang.
Rica Novlianty mengungkap kondisi memprihatinkan di sektor pendidikan, terutama di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Lubuklinggau. Sekolah ini kekurangan laboratorium komputer, fasilitas laptop, dan ruang kelas yang rusak. Lapangan sekolah sering tergenang banjir, sementara fasilitas keamanan dan musholla belum memadai.
“Belanja bantuan keuangan harus tepat sasaran. Kami mendesak Dinas Pendidikan menjadikan SMK Negeri 1 dan 3 Lubuklinggau sebagai prioritas rehabilitasi tahun anggaran mendatang,” tegasnya.
Selain sekolah formal, pondok pesantren juga menghadapi keterbatasan fasilitas. Di Musi Rawas, jalan vital Sekayu–Musi Rawas rusak parah sehingga mengganggu aktivitas ekonomi warga.
Andi Rizkyansyah membawa suara masyarakat Musi Banyuasin (Muba) yang mendesak perbaikan jalan antar desa, pembangunan jembatan, drainase, hingga Puskesmas rawat inap di desa terpencil.
Masalah listrik byarpet dan lemahnya jaringan telekomunikasi juga membuat warga terisolasi. Di sektor pendidikan, banyak sekolah butuh ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, hingga sekolah jenjang SD dan SMA.
Isu besar lainnya adalah status kawasan hutan. Banyak desa di Muba masih berstatus kawasan hutan, sehingga warga hidup dalam ketidakpastian. “Warga khawatir suatu saat bisa digusur. Kami minta Gubernur memfasilitasi koordinasi dengan kementerian terkait untuk penataan ulang tata batas,” tegas Andi.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan keputusan DPRD Sumsel oleh Ketua DPRD Andie Dinialdie, disaksikan Wagub Cik Ujang.
Dalam sambutannya, Andie menekankan bahwa seluruh aspirasi dari masyarakat merupakan masukan penting yang harus dijadikan acuan dalam pembangunan.
“Dengan selesainya penandatanganan keputusan DPRD Sumsel, maka rapat paripurna DPRD Sumsel ke-XX resmi ditutup,” ucap Andie. (skb)
