Palembang, bidiksumsel.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) I menggelar Reses Tahap III Tahun Anggaran 2025 di SMK Negeri 3 Palembang, Jumat (22/8/2025). Kegiatan ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait sektor pendidikan.
Reses dipimpin oleh Koordinator Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. (Fraksi Demokrat), bersama lima legislator lainnya, yakni Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (NasDem), Ir. Romiana Hidayati (PDIP), Muhammad Toha, S.Ag. (PKS), dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Gerindra).
Dalam pertemuan dengan guru dan siswa, isu kewajiban membayar uang komite menjadi sorotan utama. Chairul menegaskan bahwa sekolah tidak boleh memaksa orang tua siswa untuk membayar iuran komite, apalagi sampai menahan ijazah.
“Kalau orang tua mau membantu dipersilakan, tapi tidak boleh ada paksaan. Kami melarang keras sekolah menahan ijazah karena alasan uang komite,” ujar Chairul.
Pernyataan itu diperkuat oleh Aryuda Perdana Kusuma. Ia menegaskan komite sekolah bersifat sukarela. “Komite itu bukan kewajiban. Bahkan siswa dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan keringanan hingga beasiswa,” katanya.
Aryuda juga menjelaskan kepada para siswa mengenai tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, aspirasi guru terkait tunjangan akan segera dibahas bersama Komisi V DPRD Sumsel dengan Dinas Pendidikan.
Sementara itu, Abdullah Taufik menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, saat ini dapur MBG sudah tersedia di 37 lokasi dan akan terus diperluas. “Satu dapur bisa melayani 3 ribu siswa. Insya Allah bulan depan bertambah lagi, sehingga lebih banyak sekolah bisa menikmati program ini,” ujarnya.
PLH Sekretaris Disdik Sumsel, Misral, Sn., yang turut hadir, mengapresiasi kegiatan reses DPRD. Ia menyebut SMKN 3 Palembang saat ini memiliki 98 guru (PNS, P3K, dan honorer) dengan jumlah siswa mencapai 1.594 orang. Menurutnya, keberadaan reses sangat penting karena dapat menyalurkan aspirasi langsung dari sekolah ke legislatif.
Waka Kurikulum SMKN 3 Palembang, Eti Wahyuningsih, menambahkan bahwa selama ini komite sekolah dikelola dengan sistem subsidi silang. “Ada yang tidak bayar, ada yang bayar setengah, ada juga yang full. Tidak ada penahanan ijazah. Namun, yang kami harapkan sebenarnya adalah bantuan fasilitas, sebab banyak gedung sudah rusak dan butuh perbaikan,” jelasnya.
Melalui reses ini, DPRD Sumsel berjanji akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan. Pembahasan lanjutan akan dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Sumsel untuk memastikan kebutuhan sekolah, baik dari sisi fasilitas maupun program bantuan, dapat terealisasi pada tahun anggaran mendatang. (dkd)
