Palembang, bidiksumsel.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali memberikan keringanan besar bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor bertajuk “Merdeka Pajak” resmi diluncurkan Gubernur Sumsel H. Herman Deru pada Sabtu (16/8/2025) di Palembang Trade Centre, dan berlaku mulai 17 Agustus hingga 17 Desember 2025.
Program ini disebut Gubernur Deru sebagai hadiah kemerdekaan bagi masyarakat yang taat membayar pajak. “Ini apresiasi dan insentif bagi wajib pajak yang melunasi kewajibannya dalam 80 hari sejak program ini berjalan,” ujar Deru di hadapan ratusan warga dan pejabat yang hadir.
Melalui program “Merdeka Pajak”, Pemprov Sumsel menghapuskan seluruh tunggakan pokok pajak beserta dendanya. Bahkan, insentif juga berlaku untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), baik untuk kendaraan mutasi dari luar daerah maupun kendaraan tambang, dengan tarif mutasi nol persen.
“Tidak ada alasan lagi. Kendaraan yang sudah dibeli bisa langsung balik nama, termasuk kendaraan kedua, ketiga, atau seterusnya tanpa pajak progresif. Bahkan kendaraan yang mati pajak bertahun-tahun tetap bisa ikut pemutihan ini,” tegas Deru.
3 Juta Kendaraan Masih Menunggak
Berdasarkan data resmi, jumlah kendaraan terdaftar di Sumsel mencapai sekitar 4 juta unit. Namun, hanya 1,3 juta unit yang rutin membayar pajak setiap tahun. Dengan kata lain, ada sekitar 3 juta kendaraan yang masih menunggak.
Kondisi ini semakin berat karena banyak kendaraan berpelat luar daerah yang menetap di Sumsel, tetapi tidak melakukan mutasi administrasi. Hal ini berdampak pada rendahnya penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, padahal pajak tersebut menjadi salah satu tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tak heran, Gubernur Deru secara terbuka mengkritik perilaku sebagian masyarakat yang rajin mengeluh soal jalan rusak, tetapi abai terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan. “Kalau tidak bayar pajak, jangan marah kalau infrastruktur tidak bisa cepat dibenahi. Pajak kendaraan inilah yang menjadi salah satu sumber pembangunan,” ucapnya.
Penegakan Aturan Usai Pemutihan
Gubernur Deru menegaskan bahwa program ini merupakan kesempatan terbaik bagi masyarakat. Setelah masa pemutihan berakhir pada 17 Desember 2025, pihaknya akan mendorong aparat kepolisian dan petugas pajak untuk lebih tegas menindak kendaraan yang masih membandel.
“Setelah program berakhir, tidak ada lagi toleransi. Saya minta aparat penegak hukum bersama petugas pajak bertindak tegas menertibkan kendaraan yang tidak taat administrasi,” tandasnya.
Diatur Dalam Pergub Nomor 27 Tahun 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel, Achmad Rizwan, menambahkan bahwa “Merdeka Pajak” diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27 Tahun 2025.
Untuk memudahkan masyarakat, program ini tersedia di enam kanal layanan :
- UPTB Samsat
- Mobil Samsat Keliling
- Samsat Drive-Thru
- Samsat Mall
- Mall Pelayanan Publik
- Samsat Corner
“Selain meringankan beban masyarakat, program ini penting untuk memperbarui database kendaraan bermotor di Sumsel,” jelas Rizwan.
Ia mengungkapkan, pajak kendaraan bermotor menyumbang sekitar 32,42 persen terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel. Karena itu, keberhasilan program “Merdeka Pajak” tidak hanya berimplikasi pada keringanan masyarakat, tetapi juga pada optimalisasi pendapatan daerah.
Hadiah Kemerdekaan bagi Warga Sumsel
Dengan skema penghapusan pokok pajak, denda, serta pembebasan biaya mutasi, Pemprov Sumsel optimistis program ini dapat memperluas partisipasi masyarakat. “Ini benar-benar hadiah kemerdekaan bagi warga Sumsel. Jadi jangan sampai kesempatan ini terlewatkan,” tutup Deru. (dkd)
