Sengketa Pilkada Sumsel Memanas : Bawaslu Menang di PTUN, LPP Surak Ajukan Banding
Palembang, bidiksumsel.com – Drama hukum pasca Pilkada Sumatera Selatan 2024 terus berlanjut. Gugatan terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel oleh Lembaga Pengawasan Pemilu Suara Rakyat (LPP Surak) dan Edy Santana Putra (ESP) melalui dua perkara berbeda di PTUN Palembang telah diputus pada awal Juli 2025. Hasilnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena pengadilan menyatakan tidak berwenang secara absolut. Tapi cerita belum selesai. LPP Surak menyatakan akan melanjutkan ke proses banding. Kamis, 10 Juli 2025.
Sidang perkara nomor 14/G/TF/2025/PTUN.PLG yang diajukan oleh LPP Surak diputus pada 3 Juli 2025. Dalam amar putusannya, majelis hakim menerima eksepsi tergugat, yaitu Bawaslu Sumsel, mengenai kompetensi absolut yakni perkara tersebut bukan ranah PTUN, melainkan seharusnya ranah sengketa pemilu yang ditangani Bawaslu itu sendiri atau DKPP.
Dengan begitu, gugatan dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau tidak dapat diterima, dan penggugat pun dibebankan biaya perkara sebesar Rp373.000.
Meski kalah di tingkat pertama, LPP Surak tidak tinggal diam. Ketua mereka, Syapran Suprano, mengonfirmasi bahwa banding akan diajukan. Menurutnya, putusan hakim keliru, sebab objek sengketa merupakan perbuatan faktual yang sudah melewati tahapan Pilkada dan layak diuji sebagai perbuatan melawan hukum oleh badan publik.
Paket Sembako HDCU dan Gugatan “Tindakan Faktual”
Inti dari gugatan yang diajukan LPP Surak dan ESP adalah tindakan diam (inactie) Bawaslu Sumsel atas peristiwa pembagian paket sembako menjelang masa tenang Pilkada 2024, yang diduga dilakukan oleh pasangan HDCU (Herman Deru – Cik Ujang).
Kuasa hukum LPP Surak, Thabrani, SH, didampingi Muhammad Ardha Ibrahim SH, MH, ECIH dan Agus Andika SH, menjelaskan bahwa objek sengketa bukan lagi pelanggaran tahapan pemilu, tapi perbuatan faktual yang dilakukan setelah tahapan Pilkada selesai.
“Ini murni onrechtmatige overheidsdaad atau perbuatan melawan hukum oleh badan pemerintahan yang diam dan tidak menjalankan kewajibannya,” ujar Thabrani.
Dengan kata lain, gugatan ini bukan menyoal hasil Pilkada, melainkan dugaan kelalaian Bawaslu yang tidak menindak pelanggaran etika dan hukum, meski sudah ada laporan masyarakat terkait pembagian sembako.
Gugatan ESP dan Aksi Damai Warga
Perkara terpisah dengan nomor 8/G/TF/2025/PTUN.PLG, yang diajukan oleh kuasa hukum Nikosa Yamin Bachtiar atas nama ESP, hingga kini belum dipastikan apakah akan ikut naik banding. Namun dinamika terus berkembang.
Menjelang putusan perkara 14/G/TF/2025, tepatnya 2 Juli 2025, terjadi aksi damai di depan kantor PTUN Palembang. Aksi ini diikuti oleh warga dari berbagai kalangan, termasuk ibu-ibu majelis taklim.
Meski muncul spekulasi bahwa aksi itu berkaitan dengan gugatan LPP Surak, Syapran Suprano membantahnya. “Secara kelembagaan maupun hukum, aksi itu tidak berkaitan langsung dengan gugatan kami,” tegasnya kepada media.
Namun diakui, kuasa hukum yang menangani perkara di kedua gugatan tersebut memang memiliki personel yang sama, sehingga publik sulit membedakan mana gerakan yang digerakkan oleh siapa.
Respons PTUN : Masih Terbuka untuk Banding
Humas PTUN Palembang, Muhammad Rasyid Ridho, menegaskan bahwa keputusan terhadap dua gugatan ini belum menjadi akhir. Masih ada waktu 14 hari sejak pembacaan putusan bagi para pihak untuk mengajukan banding.
Ia menyebut kasus seperti ini cukup unik dan belum banyak presedennya, terutama karena posisinya berada di luar masa pemilu dan menyoal tindakan pasif lembaga negara terhadap dugaan pelanggaran pemilu.
Makna dan Dampak Politik : Masih Bergulir
Sengketa ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu di daerah masih menyisakan banyak persoalan, termasuk soal kejelasan jalur hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran non-tahapan seperti pembagian sembako menjelang masa tenang.
Bila banding dari LPP Surak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka bukan tidak mungkin Bawaslu Sumsel akan diminta mempertanggungjawabkan sikap diamnya terhadap laporan masyarakat.
Di sisi lain, proses ini bisa menjadi pengingat penting bagi Bawaslu di seluruh Indonesia untuk tidak hanya aktif dalam tahapan resmi, tapi juga dalam pengawasan terhadap praktik politik uang dan mobilisasi bansos menjelang pemilu, yang meskipun di luar masa tahapan, tetap punya efek elektoral.
Gugatan Ditolak, Tapi Perlawanan Hukum Masih Berlanjut
Hingga berita ini diturunkan, LPP Surak tengah menyusun memori banding untuk perkara 14/G/TF/2025. Nasib perkara ESP masih belum pasti, namun semua mata kini tertuju pada bagaimana pengadilan tingkat banding akan membaca ulang sengketa yang rumit ini.
Apakah sikap diam lembaga pengawas bisa digugat sebagai perbuatan melawan hukum? Atau tetap harus dianggap bagian dari sengketa pemilu yang tidak bisa ditarik ke ranah PTUN?
Jawabannya akan menentukan arah penegakan etika dan hukum pemilu di masa mendatang. (dkd)
