Palembang, bidiksumsel.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru secara resmi mengukuhkan Supriyadi, S.E., M.M. sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel dalam sebuah acara resmi yang berlangsung di Griya Agung Palembang, Selasa siang.
Namun, lebih dari sekadar seremoni jabatan, acara ini menjadi panggung penting bagi Gubernur Sumsel dalam menekankan tiga isu krusial yang selama ini menjadi penghambat produktivitas dan tata kelola keuangan daerah : pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, ketimpangan bagi hasil pajak daerah, dan minimnya literasi keuangan desa.
Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan bahwa Sumsel memiliki potensi besar dari sektor pangan dan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan kopi. Sayangnya, realisasi produktivitas dan distribusi komoditas ini kerap terhambat karena keterbatasan infrastruktur, terutama di Pelabuhan Boom Baru Palembang.
“Boom Baru sudah tidak memadai karena sedimentasi. Kita butuh Pelabuhan Tanjung Carat sebagai pelabuhan baru. Ini bukan hanya soal logistik, tapi soal keselamatan dan efisiensi ekonomi,” tegasnya.
Mobilisasi kendaraan berat yang masuk ke wilayah kota disebut sebagai indikator perlunya pelabuhan baru, sekaligus wujud dari kebutuhan mendesak atas sistem logistik modern di Sumsel.
Isu kedua yang diangkat Gubernur Deru adalah soal ketimpangan pendapatan daerah akibat pola penempatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) korporasi yang selama ini terpusat di Jakarta, meskipun lahan dan kegiatan produksinya berada di Sumsel.
“Kita punya kebunnya, kita kena dampak lingkungannya, tapi pajak mengalir ke Jakarta. Ini harus menjadi perhatian. NPWP perusahaan harus berada di tempat aktivitasnya,” kata Deru.
Masalah ini berdampak langsung pada rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel, yang pada akhirnya membatasi ruang fiskal untuk pembangunan lokal.
Sorotan terakhir yang diberikan Gubernur adalah minimnya literasi keuangan di tingkat desa, yang kerap menjebak para kepala desa ke dalam persoalan hukum akibat kesalahan administrasi pengelolaan dana.
“Mereka ini banyak yang salah bukan karena niat, tapi karena tidak tahu caranya. Perlu ada pendampingan dan literasi khusus agar desa tidak jadi korban sistem,” ujarnya.
Hal ini dinilai sangat penting karena dana desa menjadi tumpuan pembangunan lokal berbasis masyarakat, dan kepala desa adalah ujung tombak yang harus dilindungi dengan edukasi, bukan sekadar diawasi.
Menanggapi arahan tersebut, Supriyadi, Kepala BPKP Sumsel yang baru saja dikukuhkan, menyampaikan komitmennya untuk berperan aktif sebagai mitra strategis daerah. Ia menegaskan bahwa BPKP akan mengawasi secara ketat aspek PAD, pengelolaan keuangan daerah, dan kualitas SDM, terutama di desa-desa.
“Kami akan dampingi dan kawal. Jika ada kekurangan, kita bantu. Desa menjadi atensi khusus karena rawan risiko. Kita tak ingin kepala desa bekerja dalam ketidaktahuan,” ungkapnya.
BPKP juga akan berkoordinasi dengan OPD dan lembaga vertikal untuk memastikan pelaksanaan pengawasan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif.
Acara pengukuhan ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, Dr. Setya Nugraha, S.E., M.I.B.A, serta Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, dan sejumlah Kepala OPD Pemprov Sumsel. Ini menunjukkan bahwa sinergi lintas level pemerintahan menjadi kunci penguatan tata kelola dan pencegahan korupsi di daerah.
Setya Nugraha dalam sambutannya menambahkan bahwa peran BPKP ke depan tidak hanya sebagai auditor, tetapi juga sebagai navigator pembangunan, khususnya dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD menghasilkan manfaat bagi rakyat.
Dengan pengukuhan ini, Gubernur Herman Deru tidak hanya memperkenalkan pejabat baru, tetapi juga menggariskan agenda prioritas Sumsel yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan.
Dari pelabuhan strategis, keadilan pajak, hingga pemberdayaan desa, Sumatera Selatan tengah menata masa depan keuangan dan ekonominya dan semua itu dimulai dari transparansi, edukasi, dan pengawasan kolaboratif. (rd)
