Palembang, bidiksumsel.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan kembali menggelar Rapat Paripurna X (10) pada Senin, 24 Februari 2025, yang secara khusus membahas laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses pimpinan dan anggota dewan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, serta dihadiri sejumlah anggota dewan dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumsel.
Dalam sambutannya, Andie menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan elemen vital dalam tugas legislasi anggota DPRD untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara langsung. “Melalui reses, kami bisa mendengar langsung suara rakyat tanpa sekat. Ini menjadi bahan penting dalam perencanaan pembangunan ke depan,” ujar Andie.
Keluhan Masyarakat Didominasi Masalah Pertanian dan Infrastruktur
Laporan hasil reses yang disampaikan oleh masing-masing dapil menyoroti beragam persoalan yang dirasakan masyarakat, dengan dominasi persoalan di sektor pertanian, infrastruktur, dan pendidikan.
Dapil 3 yang meliputi wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi salah satu yang paling vokal. Juru bicara dapil, Muhammad Alki Ardiansyah, mengungkapkan bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi menjadi isu paling mendesak yang disuarakan para petani. “Harga mahal dan sulit didapat. Produktivitas mereka terganggu,” ujarnya.
Selain pupuk, kondisi jalan rusak dan jembatan yang butuh perbaikan juga disampaikan oleh warga, terutama di daerah-daerah terpencil. Bahkan, beberapa desa masih belum memiliki akses air bersih dan penerangan jalan, hal yang dianggap sudah sangat mendasar untuk kehidupan yang layak.
“Warga meminta pemasangan lampu jalan segera dilakukan untuk menjaga keamanan, apalagi sering terjadi kasus kriminalitas saat malam hari,” imbuh Alki. Keluhan lain yang mencuat adalah terkait sekolah rusak, baik dari sisi bangunan fisik maupun fasilitas pendukung belajar mengajar.
Pemprov Sumsel : Akan Dikaji dan Dimasukkan ke RKPD 2026
Menanggapi laporan-laporan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Drs. H. Edward Candra, MH, memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat telah didokumentasikan dan akan menjadi bagian dari bahan telaah Pemerintah Provinsi Sumsel.
“Kami akan mengkaji secara rinci seluruh usulan, lalu dipilah berdasarkan kewenangan provinsi, kabupaten/kota, atau pusat,” kata Edward. Ia juga menyebutkan bahwa hasil dari telaah ini akan disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Ketua DPRD, lalu disusun sebagai pokok-pokok pikiran DPRD untuk RKPD tahun 2026.
DPRD : Akan Kawal dan Awasi Realisasi Aspirasi
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal realisasi usulan warga hingga benar-benar dijalankan pemerintah. “Apa yang disampaikan masyarakat adalah cerminan dari kebutuhan nyata. Kami tidak akan biarkan ini hanya menjadi dokumen tanpa tindak lanjut,” tegasnya.
Sebagai simbol komitmen, rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan keputusan DPRD yang dilakukan oleh Ketua DPRD Andie Dinialdie bersama Sekda Edward Candra. Penandatanganan ini menandai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif dalam menindaklanjuti aspirasi rakyat Sumsel. (Adv)
