Peran Penting Sumatera Selatan dalam Upaya Nasional Pencegahan Korupsi
Palembang, bidiksumsel.com – Sumatera Selatan menjadi pusat perhatian nasional pada tanggal 23 April 2024, sebagai tuan rumah Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah II. Acara yang dihelat di Griya Agung ini tidak hanya sebagai forum koordinasi, tapi juga sebagai ajang demonstrasi komitmen kuat terhadap pencegahan korupsi. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, mengungkapkan bahwa Sumatera Selatan telah melangkah jauh dalam upaya ini, dengan penataan kebijakan dan regulasi serta penyelamatan aset negara.
Acara tersebut berpusat pada Diseminasi Monitoring Control For Prevention (MCP) Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survey Penilaian Indonesia (SPI) Tahun 2023. SPI tahun lalu telah memberikan delapan indikator utama untuk pembangunan sistem pencegahan korupsi di berbagai sektor strategis. MCP, sebagai kebijakan yang sedang dikembangkan, diharapkan memperkuat upaya ini dengan mengintegrasikan berbagai inisiatif yang ada.
Komitmen Pj. Gubernur dan Penghargaan MCP
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, menegaskan berbagai langkah yang telah diambil, termasuk pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Menariknya, Kabupaten Oku Selatan di Sumatera Selatan mendapat penghargaan Delta MCP untuk periode 2022-2023, sebuah pengakuan atas usaha bersama dengan KPK dan BPKP dalam pencegahan korupsi daerah.
Pj. Gubernur juga mengajak semua pihak untuk memperkuat kinerja MCP dan menindaklanjuti rekomendasi SPI 2023. Ia mengingatkan tentang pentingnya mengikuti aturan, melakukan aksi nyata, dan melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai langkah awal pencegahan korupsi.
MCP tahun 2024 diharapkan membawa perubahan dengan mengadopsi pendekatan baru setelah evaluasi SPI Nasional yang menunjukkan penurunan skor dari 71,9 pada tahun 2022 menjadi 70,9. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya taat asas administrasi dan mendorong pembumian upaya pencegahan korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Saran dari Kemendagri dan KPK
Teguh Narutomo, Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kemendagri, mengingatkan tentang pentingnya mematuhi semua amanat MCP dengan taat asas administrasi untuk meminimalisir bias dan potensi korupsi. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, menekankan pentingnya mempertajam indikator MCP dan mengoptimalkan sinergi antara APIP dan APH, khususnya di area berisiko tinggi seperti pengadaan barang dan jasa serta perizinan.
Didik juga memaparkan tantangan yang dihadapi, termasuk kurangnya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi dan praktik suap yang masih marak dalam pelayanan publik. Ia berharap setiap pemerintah daerah dapat berkolaborasi dan berkoordinasi dalam mengatasi masalah ini.
Acara ini turut dihadiri oleh para pejabat tinggi, termasuk Pj. Gubernur Banten, Dr. Ali Maktabar, M.Sc, Direktur Bidang Supervisi dan Koordinasi KPK RI, Imam Turmudi, Ketua DPRD Prov. Sumsel, RA. Anita Noeringhati, para Bupati/Walikota se-Sumsel, dan para kepala OPD Prov. Sumsel. Kehadiran mereka menandakan pentingnya acara ini dalam agenda pencegahan korupsi di Indonesia. (red)
