Palembang, bidiksumsel.com,-
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan pangan, sekaligus mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi memicu kenaikan inflasi di daerah.
Berdasarkan perkembangan inflasi September 2026, Sumatera Selatan mencatat inflasi sebesar 0,21 persen secara bulanan (mtm). Angka tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang berada di level 0,06 persen (mtm).
Sementara secara tahunan, inflasi Sumsel tercatat sebesar 2,55 persen (yoy), sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 2,60 persen (yoy).
Di tengah perkembangan tersebut, inflasi nasional justru meningkat dari 3,19 persen (yoy) menjadi 3,28 persen (yoy). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi Sumatera Selatan masih relatif terkendali, baik secara tahunan maupun bulanan, dibandingkan perkembangan inflasi di tingkat Regional Sumatera maupun nasional.
Namun demikian, TPID Sumsel tetap mewaspadai sejumlah komoditas yang memberikan tekanan terhadap inflasi sepanjang September.
Secara bulanan, kenaikan inflasi terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas pangan utama, yakni beras sebesar 0,14 persen, cabai merah 0,09 persen, cabai rawit 0,03 persen, telur ayam ras 0,01 persen, serta pisang 0,01 persen.
Kenaikan harga beras dipengaruhi meningkatnya harga di tingkat produsen dan distributor. Kondisi tersebut tidak terlepas dari naiknya harga gabah akibat semakin terbatasnya stok bahan baku di tingkat penggilingan serta meningkatnya biaya pengemasan.
Sementara itu, kenaikan harga cabai dan komoditas hortikultura lainnya dipengaruhi kondisi musim kemarau berkepanjangan yang berdampak terhadap produktivitas. Adapun kenaikan harga telur ayam ras terutama disebabkan meningkatnya biaya pakan.
Memasuki Oktober 2026, TPID Sumsel memperkirakan tekanan inflasi masih berpotensi meningkat. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah potensi gangguan pasokan komoditas hortikultura akibat pengaruh El Nino yang dapat menyebabkan periode kemarau lebih panjang serta curah hujan berada di bawah kondisi normal.
Selain komoditas hortikultura, tekanan harga daging ayam ras juga diperkirakan masih berlanjut seiring perkembangan biaya pakan dan permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tersebut.
Komoditas minyak goreng turut menjadi perhatian. Harga minyak goreng berpotensi mengalami kenaikan seiring meningkatnya harga crude palm oil (CPO) global. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya permintaan bahan baku untuk mendukung implementasi program biodiesel B50.
Mengantisipasi berbagai risiko tersebut, TPID Sumsel terus menjalankan strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Hingga akhir September 2026, lebih dari 493 kegiatan operasi pasar murah (OPM), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah dilaksanakan di berbagai wilayah Sumatera Selatan.
Selain itu, puluhan inspeksi mendadak atau sidak pasar juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan sekaligus mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap harga eceran tertinggi (HET).
Langkah stabilisasi harga juga diperkuat melalui pemberian subsidi harga dan subsidi ongkos angkut. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan distribusi pangan dari daerah sentra produksi menuju wilayah yang membutuhkan dapat berjalan lancar.
Hingga September 2026, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan telah memfasilitasi 77 kali subsidi ongkos angkut untuk sejumlah komoditas pangan utama.
Total komoditas yang diangkut melalui dukungan tersebut mencapai sekitar 47,92 ton, terutama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah di wilayah Sumatera Selatan.
Selain itu, BI Sumsel mencatat pembelian komoditas bawang merah melalui skema business to business (B2B) dari Sumatera Barat dan Jawa Tengah sebanyak 23,02 ton.
Untuk komoditas cabai, pembelian dari Kabupaten Magelang tercatat mencapai 38,29 ton. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketersediaan pasokan pangan di Sumatera Selatan.
Penguatan kerja sama antardaerah juga menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi Sumsel.
Hingga September 2026, telah dilakukan penambahan Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Antardaerah (KAD) antara pemerintah daerah di Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Jawa Tengah.
Kerja sama tersebut terdiri atas 8 Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam skema Government to Government (G2G).
Sementara untuk skema Business to Business (B2B), telah terdapat 4 PKS. Penguatan koordinasi juga dilakukan melalui berbagai forum komunikasi, termasuk Rapat Koordinasi TPIP–TPID yang digelar secara rutin.
Komunikasi kebijakan kepada masyarakat turut diperkuat melalui iklan layanan masyarakat mengenai pentingnya bijak berbelanja serta publikasi jadwal operasi pasar murah melalui berbagai kanal media.
Sinergi dengan TPID dari daerah lain juga terus dikembangkan. Salah satunya melalui kegiatan studi tiru yang dilakukan TPID Sumsel bersama TPID Sulawesi Selatan kepada TPID Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut bertujuan mempelajari berbagai inovasi pengendalian inflasi yang telah diterapkan Jawa Tengah untuk kemudian disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Tidak hanya mengendalikan harga dalam jangka pendek, Sumsel juga terus memperkuat ketahanan pangan melalui program-program yang mendorong peningkatan produksi dan penguatan rantai pasok.
Salah satunya melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang pada tahun ini secara resmi ditransformasikan menjadi Rantai Pasok Pangan GSMP.
Transformasi tersebut diarahkan untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk pesantren dan koperasi yang didorong menjadi bagian dari ekosistem produksi serta distribusi pangan.
Penguatan ekosistem tersebut juga dilakukan melalui business matching dengan offtaker serta finance matching bersama perbankan. Skema tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi melalui akses pembiayaan kredit usaha.
Pesantren juga dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus menjadi pilar dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi.
Langkah tersebut diarahkan tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap berbagai program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). (dkd/ril)
