Muba, bidiksumsel.com – Langkah strategis dalam memperkuat sinergi antardaerah kembali ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, melalui penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait kerja sama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Senin (6/4/2026), dan menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas wilayah yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak, khususnya dalam penanganan persoalan yang melibatkan wilayah perbatasan kedua kabupaten.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting dari kedua daerah. Dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, hadir Wakil Bupati Abrur Rohman Husen, Ketua Komisi I DPRD Indra Kusuma Jaya, Wakapolres Iwan Wahyudi, Sekretaris Daerah Syafaruddin, serta sejumlah pejabat perangkat daerah lainnya.
Sementara dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, turut hadir Sekretaris Daerah Budi Hartono, yang mewakili jajaran pemerintah setempat dalam prosesi penandatanganan kesepakatan tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Musi Banyuasin, H. M. Toha Tohet, menegaskan bahwa kesepakatan bersama ini merupakan langkah strategis yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan otonom masing-masing wilayah.
Menurutnya, kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.
“Kesepakatan bersama ini juga untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi,” ujar H. M. Toha Tohet.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi atas terjalinnya kerja sama yang dinilai sebagai bentuk sinergi nyata antarwilayah.
Menurut H. M. Toha Tohet, kemitraan yang dibangun pada momentum ini diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi contoh kolaborasi yang efektif serta produktif bagi daerah lain.
“Semoga kemitraan yang kita bangun hari ini dapat terus ditingkatkan dan menjadi contoh sinergi antar daerah yang efektif dan produktif,” tambahnya.
Salah satu fokus utama dalam kerja sama ini adalah penanganan persoalan lintas wilayah secara terpadu, khususnya dalam penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang kerap terjadi di kawasan perbatasan antara kedua kabupaten.
Selama ini, wilayah perbatasan antara Musi Banyuasin dan Muaro Jambi menjadi salah satu area rawan terjadinya kebakaran lahan, terutama pada musim kemarau panjang. Oleh karena itu, koordinasi lintas daerah dinilai menjadi langkah krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
Kerja sama ini diharapkan mampu menjadi landasan kuat dalam penyelenggaraan program terpadu yang sesuai dengan regulasi, sekaligus mempercepat respon terhadap potensi bencana yang terjadi di wilayah perbatasan.
Sementara itu, Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menegaskan bahwa kesepakatan bersama tersebut menjadi payung hukum penting bagi kedua daerah dalam memperkuat kolaborasi, khususnya pada urusan pemerintahan yang memiliki keterkaitan langsung di wilayah perbatasan.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi kebutuhan mutlak dalam menghadapi berbagai tantangan lintas wilayah, termasuk dalam penanganan bencana alam.
“Ada banyak sekali program-program yang harus kita bahas bersama. Pendekatan kolaboratif antardaerah seperti ini sangatlah diperlukan agar upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif,” ujar Bambang Bayu Suseno.
Ia juga menilai bahwa kerja sama lintas daerah menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, khususnya pada wilayah yang berbatasan langsung.
Penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Muaro Jambi ini diharapkan tidak hanya berdampak pada penanganan bencana, tetapi juga membuka peluang kerja sama pada berbagai sektor lainnya, seperti pelayanan publik, infrastruktur, hingga pengembangan wilayah perbatasan.
Sinergi lintas wilayah dinilai menjadi kunci penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, terutama pada daerah yang memiliki keterkaitan geografis dan sosial yang kuat.
Melalui kerja sama ini, kedua pemerintah daerah optimistis mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penyelesaian persoalan lintas wilayah, serta mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di kedua kabupaten.
Momentum penandatanganan kesepakatan ini sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk membangun hubungan antardaerah yang solid, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (rd)
