Palembang, bidiksumsel.com – Komisi III DPRD Kota Palembang menggelar rapat kerja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palembang Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi III pada Minggu (12/4/2026) dengan menghadirkan sejumlah mitra kerja strategis dari lingkungan pemerintah kota.
Beberapa pejabat yang hadir dalam rapat tersebut di antaranya Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, serta Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang. Kehadiran berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembangunan selama tahun 2025.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palembang dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Ruspanda Karibullah, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya OPD yang menjadi mitra kerja Komisi III, termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang.
Menurutnya, rapat tersebut difokuskan pada evaluasi capaian kinerja sepanjang tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam laporan Wali Kota. Hasil evaluasi itu nantinya akan dikaji secara mendalam sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD.
“Rapat ini fokus pada evaluasi capaian kinerja OPD sepanjang tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam LKPJ Wali Kota. Hasil evaluasi akan kami kaji lebih mendalam dan dibahas secara internal sebelum ditetapkan sebagai rekomendasi resmi,” ujar Ruspanda.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi III menilai secara umum kinerja Pemerintah Kota Palembang menunjukkan tren yang cukup positif dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah sektor dinilai mengalami peningkatan, terutama dalam pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Selain itu, upaya inventarisasi aset daerah juga dinilai mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dianggap sebagai indikator adanya perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.
“Ada progres yang terlihat, seperti dalam pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta upaya inventarisasi aset. Ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja. Tetapi, masih ada kekurangan yang harus dibenahi agar capaian ke depan bisa lebih maksimal,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD tetap mencatat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian serius untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.
Lebih lanjut, Ruspanda menekankan bahwa evaluasi LKPJ bukan sekadar proses administratif, melainkan memiliki peran strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan di tahun-tahun berikutnya.
Menurutnya, DPRD ingin memastikan bahwa setiap program pemerintah memiliki ukuran kinerja yang jelas dan target yang terukur, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan ukuran kinerja itu jelas, targetnya terukur, dan langkah ke depan lebih terarah. Apa yang sudah baik akan ditingkatkan, sementara yang masih kurang harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa laporan yang disampaikan oleh Wali Kota secara umum telah mencerminkan kondisi riil di lapangan, meskipun masih terdapat selisih atau kekurangan dalam beberapa aspek tertentu.
“Secara substansi, apa yang disampaikan dalam LKPJ tidak jauh berbeda dengan fakta di lapangan. Memang ada kekurangan, namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi dan diperbaiki,” tambahnya.
Setelah melalui pembahasan di tingkat komisi, hasil evaluasi LKPJ akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi Komisi III. Rekomendasi tersebut selanjutnya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Palembang sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Langkah ini diharapkan mampu menjadi pijakan strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Palembang.
Dengan adanya proses evaluasi yang berkelanjutan, DPRD berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Evaluasi LKPJ juga menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa pembangunan Kota Palembang berjalan sesuai target serta memberikan manfaat nyata bagi warga di berbagai sektor kehidupan. (dkd)
