Muba, bidiksumsel.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengikuti Entry Meeting Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah tahun 2026 di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dan diikuti oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dari Ruang Rapat Randik Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Selasa (10/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Asisten II Sekretariat Daerah Musi Banyuasin Alva Elan hadir mewakili Bupati Musi Banyuasin M Toha Tohet. Ia didampingi sejumlah pejabat perangkat daerah, di antaranya Kepala Dinas Perikanan Musi Banyuasin Sunaryo, Plt Kepala Dinas Sosial Deny, Sekretaris BPKAD Zukashmir, serta beberapa kepala organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Selatan Supriyadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh BPKP setiap tahun sejak 2020.
Menurutnya, evaluasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan serta penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Setiap tahun kami melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran. Dari hasil evaluasi sebelumnya, masih ditemukan beberapa pola permasalahan yang hampir serupa dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Supriyadi.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran menjadi kunci penting agar sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia, dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, evaluasi ini juga berkaitan dengan komitmen kepala daerah dalam merealisasikan janji politik kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
“Bagaimana kepala daerah dapat merealisasikan janji politiknya kepada masyarakat dengan dukungan anggaran yang tersedia. Karena itu, perencanaan dan penganggaran harus dirancang secara tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Supriyadi menambahkan bahwa tujuan utama evaluasi ini adalah memastikan setiap program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Pada tahun 2026 ini, BPKP memfokuskan evaluasi pada lima sektor prioritas pembangunan, yakni pendidikan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, penurunan stunting, serta ketahanan pangan.
Kelima sektor tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Kelima sektor ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” katanya.
Supriyadi juga menyampaikan bahwa proses evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah di wilayah Sumatera Selatan tersebut akan berlangsung hingga Juni 2026.
Sementara itu, Asisten II Setda Musi Banyuasin Alva Elan menyambut baik pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Sumatera Selatan. Ia menilai kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan evaluasi yang dilaksanakan BPKP. Ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran,” ujarnya.
Alva Elan menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui evaluasi ini, kami berharap mendapatkan masukan konstruktif untuk memperbaiki berbagai aspek perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan lebih terarah dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (rd)
