Banyuasin, bidiksumsel.com – Bank Indonesia memperkuat langkah pengendalian inflasi pangan melalui peluncuran pendekatan baru bertajuk Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program ini menjadi strategi yang dinilai lebih adaptif dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional, terutama di tengah tantangan yang semakin kompleks seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta karakter komoditas pangan yang musiman.
GPIPS tidak lagi semata berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi mengarah pada penguatan ketahanan pangan secara struktural melalui pendekatan yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, saat menghadiri GPIPS Wilayah Sumatera 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 11 Februari 2026.
Dalam paparannya, Ricky menegaskan bahwa Bank Indonesia akan terus mengambil peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan melalui sejumlah program nyata, seperti pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi yang lebih erat dengan pemerintah daerah.
“GPIPS menjadi langkah penting dalam memperkuat stabilitas harga dan pasokan pangan, sekaligus menjawab tantangan inflasi pangan yang semakin dipengaruhi oleh faktor iklim dan distribusi,” kata Ricky.
Dalam forum tersebut, Ricky juga memaparkan kondisi inflasi nasional yang menjadi latar belakang lahirnya GPIPS. Pada tahun 2025, inflasi nasional tercatat 2,92% (year-on-year) dan masih berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1%.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa bauran kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif, terutama karena adanya sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga inflasi pangan.
Namun memasuki awal tahun 2026, tekanan mulai meningkat. Pada Januari 2026, inflasi nasional naik menjadi 3,55% (yoy), terutama dipicu oleh kelompok pangan bergejolak.
Kondisi ini mempertegas bahwa pengendalian inflasi pangan harus diperkuat secara konsisten dan berkelanjutan agar inflasi pangan bergejolak tetap berada pada rentang 3,0–5,0%, sebagaimana amanat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebelumnya pada 29 Januari 2026.
Dalam GPIPS Sumatera 2026, Deputi Gubernur Ricky memaparkan tiga strategi utama yang menjadi pilar program ini.
Pertama, peningkatan produksi pangan, terutama sektor hortikultura, dengan antisipasi risiko cuaca dan iklim. Langkah yang didorong meliputi pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, penerapan teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam antar-komoditas yang lebih terkoordinasi antarwaktu dan antarwilayah.
Kedua, penguatan distribusi dan konektivitas antarwilayah. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat stabilitas harga melalui efisiensi logistik, optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD), serta sinergi dengan BUMN logistik untuk memperkuat rantai pasok.
Ketiga, penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk efektivitas kebijakan. Salah satu instrumen penting yang ditekankan adalah pemanfaatan data neraca pangan untuk memperkuat KAD, serta penguatan peran BUMD/Perusahaan Pangan Daerah sebagai offtaker agar penyerapan hasil panen lebih terjamin.
Ricky menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.
“Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan petani, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tegas Ricky.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital kini tidak bisa dipisahkan dari upaya membangun ketahanan pangan.
Ia menyebut, Pemerintah Provinsi Sumsel telah memperkuat ekosistem pangan melalui inovasi digital SiBenih dan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).
Menurut Herman Deru, Sumatera Selatan memiliki posisi strategis sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional. Bahkan, Sumsel tercatat sebagai produsen beras terbesar ketiga nasional, yang turut mendukung target swasembada pangan.
Ia juga menyinggung apresiasi nasional yang diterima Sumsel berupa penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas kontribusi dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional tahun 2025.
GPIPS Penguatan dari GNPIP, Hadir dengan 3 Pembaruan Program
GPIPS sendiri merupakan penguatan dari program sebelumnya yang dikenal sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP). Dalam skema baru ini, GPIPS hadir sebagai respons atas tantangan inflasi pangan yang semakin rumit dengan tiga pembaruan utama :
- Penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan, khususnya menghadapi cuaca ekstrem.
- Program pengendalian inflasi yang lebih komprehensif, untuk memperkuat stabilisasi harga jangka pendek.
- Penguatan sinergi pusat dan daerah, sejalan dengan program prioritas pemerintah.
GPIPS Sumatera 2026 juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID Wilayah Sumatera, yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis.
Kesepakatan pertama adalah fokus jangka pendek menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), melalui stabilisasi harga di pasar, penguatan distribusi dan konektivitas pasokan regional, serta manajemen risiko inflasi regional.
Kesepakatan kedua adalah antisipasi risiko cuaca ekstrem melalui penguatan produksi berbasis adaptasi iklim, serta perlindungan usaha tani dan pascapanen.
Kesepakatan ketiga adalah penguatan sinergi satuan tugas terkait guna mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana.
GPIPS Sumatera 2026 juga menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional, yang selanjutnya akan digelar di wilayah Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan.
Selain rapat koordinasi, kegiatan ini juga diisi dengan temuwicara bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana prasarana pertanian secara simbolis, business matching antara perbankan dan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas Kerja Sama Antardaerah.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus memperkuat kolaborasi untuk mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, melalui mitigasi risiko cuaca ekstrem, peningkatan efisiensi logistik, serta penguatan rantai pasok guna menjaga stabilitas harga, mengurangi disparitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (dkd)
