Realisasi Anggaran Pemkot Palembang 2025 Capai Rp4,8 Triliun, PAD Jadi Fokus Utama 2026
Palembang, bidiksumsel.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mencatat capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Berdasarkan data resmi yang disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, realisasi anggaran hingga akhir tahun mencapai Rp4,8 triliun dari total anggaran sebesar Rp5,2 triliun, atau setara dengan 91,67 persen.
Kepala BPKAD Kota Palembang, Ahmad Nashir, mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan kinerja keuangan daerah, khususnya dari sisi nilai realisasi anggaran jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Meskipun secara persentase realisasi tahun 2024 lebih tinggi, yaitu 94,96 persen, namun secara nominal realisasi tahun 2025 lebih besar. Tahun 2024 realisasi pendapatan sebesar Rp4,3 triliun dari target Rp4,5 triliun, sedangkan tahun 2025 realisasinya mencapai Rp4,8 triliun,” ujar Ahmad Nashir, Selasa (6/1/2026).
Menurutnya, peningkatan nilai realisasi tersebut mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan keuangan daerah serta perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemkot Palembang.
Lebih lanjut, Ahmad Nashir merinci bahwa anggaran belanja daerah Kota Palembang tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp5,3 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja mencapai Rp4,8 triliun, yang mencerminkan tingkat serapan anggaran yang cukup baik.
Selain itu, pada pos pembiayaan netto, Pemkot Palembang mencatat capaian yang melampaui target. Pembiayaan netto tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp67,1 miliar, namun realisasinya mencapai Rp102,1 miliar, atau sekitar 152 persen dari target.
“Capaian pembiayaan netto ini menunjukkan adanya pengelolaan fiskal yang relatif sehat, meskipun tetap perlu dilakukan evaluasi agar ke depan lebih optimal dan berimbang,” jelasnya.
Pada akhir tahun anggaran 2025, Pemkot Palembang juga mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp79 miliar, yang akan menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya.
Target APBD 2026 dan Fokus Optimalisasi PAD
Memasuki tahun anggaran 2026, Pemkot Palembang telah menetapkan target anggaran sebesar Rp4,6 triliun. Untuk mencapai target tersebut, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menekankan pentingnya perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) agar lebih aktif dan responsif dalam menggali potensi pendapatan daerah. Salah satu langkah strategis yang dicanangkan adalah program “Anti Mager” (Anti Malas Gerak).
Program ini mendorong ASN di lingkungan Pemkot Palembang untuk tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi juga turun langsung ke lapangan guna mengidentifikasi potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
“Target PAD Palembang tahun 2026 sebesar Rp4,6 triliun. Karena itu, kita harus aktif menggali potensi yang ada di berbagai sektor,” kata Ahmad Nashir menirukan arahan Wali Kota Palembang.
Sebagai bagian dari implementasi program Anti Mager, Pemkot Palembang mulai melakukan peninjauan langsung ke sejumlah aset dan potensi daerah. Salah satunya adalah situs sejarah Goa Jepang, yang kini diproyeksikan menjadi destinasi wisata baru.
Pemkot berharap pengembangan sektor pariwisata tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
Selain sektor pariwisata, Pemkot Palembang juga menaruh perhatian besar pada optimalisasi teknologi informasi dan transaksi digital dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
Sebagai bentuk keseriusan mencapai target PAD 2026, Wali Kota Palembang telah menerbitkan surat edaran berisi tujuh arahan strategis kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Arahan tersebut mencakup implementasi program Anti Mager, penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi digitalisasi, pengembangan potensi PAD baru, efisiensi belanja, penguatan pengawasan keuangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dengan strategi tersebut, Pemkot Palembang optimistis dapat menjaga tren positif pengelolaan keuangan daerah. Lebih dari sekadar mengejar angka, pengelolaan anggaran yang efektif diharapkan mampu berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang. (rd)
