Kabar Baik! 1.500 Rumah Tak Layak di Palembang Siap Direhab Tahun Depan!

ist

Palembang, bidiksumsel.com – Kota Palembang mendapat angin segar dalam upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Sebanyak 1.500 rumah tidak layak huni (RTLH) dipastikan masuk program perbaikan tahun 2026, terdiri dari 1.000 unit bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta 500 unit bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, membahas percepatan penanganan kawasan perumahan kumuh dan peningkatan kualitas hunian layak bagi masyarakat Kota Palembang.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki kewajiban memastikan seluruh masyarakat dapat tinggal di rumah yang aman dan sehat.

“Kami ingin memastikan bahwa negara benar-benar hadir untuk masyarakat Palembang yang membutuhkan hunian layak,” tegas Maruarar, Jumat (14/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa 1.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dialokasikan untuk Palembang pada tahun anggaran berikutnya merupakan intervensi nyata pemerintah dalam mempercepat penyediaan perumahan layak huni.

“Ini bukan sekadar program, tetapi kewajiban negara agar warga dapat tinggal dalam kondisi yang aman dan sehat,” ujar Maruarar.

Program BSPS sendiri selama ini menjadi salah satu program strategis nasional dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni secara bertahap, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia atas perhatian besar terhadap kondisi hunian masyarakat Palembang. Menurutnya, kebutuhan perbaikan rumah di Palembang masih sangat besar.

“Saat ini terdapat 3.067 RTLH yang tersebar di 18 kecamatan. Dukungan dari pemerintah pusat dan Tzu Chi sangat membantu percepatan penanganan hunian tidak layak di Palembang,” ungkap Ratu Dewa.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang memprioritaskan program perumahan sebagai bagian utama dari strategi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Bagi kami, rumah bukan hanya bangunan, tetapi fondasi kehidupan. Jika rumah warga layak, maka kesehatan, pendidikan, dan ekonomi mereka juga akan lebih baik,” tegasnya.

Program peningkatan kualitas perumahan ini juga selaras dengan visi besar Pemerintah Kota Palembang, yakni Palembang Berdaya dan Palembang Sejahtera, yang diwujudkan melalui program Palembang Peduli, sebuah konsep pembangunan yang berfokus pada manusia dan pelayanan dasar.

Pemerintah Kota Palembang telah menyusun data kawasan prioritas untuk usulan program BSPS. Sebanyak 955 unit rumah telah masuk daftar prioritas, tersebar di beberapa kecamatan dengan angka RTLH tertinggi.

Rincian prioritasnya sebagai berikut :

  • Kecamatan Gandus : 376 unit
  • Kecamatan Seberang Ulu I : 331 unit
  • Kecamatan Seberang Ulu II : 248 unit

Data ini disusun berdasarkan hasil verifikasi lapangan serta tingkat urgensi kerusakan bangunan. Pemkot menegaskan akan bekerja maksimal agar warga yang membutuhkan bisa segera menerima bantuan perbaikan.

“Kami terus bekerja untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat terjadi secara merata. Perbaikan rumah ini adalah salah satu pintu menuju Palembang yang lebih baik untuk semua,” ujar Ratu Dewa.

Selain bantuan pusat, kolaborasi dengan lembaga sosial seperti Buddha Tzu Chi juga menjadi faktor penting dalam percepatan penanganan RTLH. Tzu Chi selama ini dikenal aktif dalam program kemanusiaan, termasuk perbaikan rumah, pembangunan sekolah, hingga bantuan bencana.

Dengan adanya dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra sosial, Palembang menargetkan percepatan peningkatan kualitas hunian sebagai salah satu agenda utama pembangunan 2025–2026.

Ratu Dewa menambahkan, percepatan ini sangat penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan memastikan seluruh masyarakat merasakan manfaat kehadiran negara.

“Kami ingin memastikan setiap keluarga di Palembang merasakan kehadiran pemerintah,” tutup Wali Kota.

Upaya rehabilitasi ribuan RTLH ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kota Palembang dalam mendorong terwujudnya kota yang lebih ramah, manusiawi, dan berkelanjutan, tempat di mana masyarakat dapat bertumbuh dengan kondisi hidup yang lebih sehat dan layak. (rd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *