Palembang, bidiksumsel.com – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menegaskan bahwa penguatan keterampilan dan literasi keuangan menjadi kunci utama keberhasilan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), bukan hanya faktor permodalan semata.
Hal itu disampaikannya saat menyaksikan penandatanganan 800.000 akad KUR secara serentak di 38 provinsi seluruh Indonesia, yang diikuti secara virtual dari Graha Bina Praja, Palembang, pada Selasa (21/10/2025).
Kegiatan berskala nasional ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mewakili Presiden Republik Indonesia, dan dihadiri oleh para gubernur, kepala perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pimpinan bank penyalur KUR di masing-masing provinsi.
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menjelaskan bahwa skema KUR yang disalurkan kali ini memiliki plafon bervariasi mulai dari Rp50 juta, Rp200 juta, hingga Rp500 juta, disesuaikan dengan hasil penilaian perbankan terhadap kelayakan usaha debitur.
“Program ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk mendorong perekonomian melalui sektor UMKM agar terus tumbuh dan berdaya saing,” ujar Herman Deru.
Namun, ia mengingatkan bahwa modal usaha tidak akan cukup tanpa kemampuan mengelola usaha secara profesional.
“Yang paling penting adalah keterampilan berwirausaha. Modal bisa diberikan, tapi tanpa keterampilan, usaha sulit berkembang,” tegasnya.
Selain aspek keterampilan, pemasaran produk juga menjadi faktor penting agar pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan omzet. “Jika pasar terbuka luas, akses permodalan akan mengikuti,” tambahnya.
Herman Deru menyoroti persoalan tingginya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) di sektor UMKM yang kerap terjadi akibat rendahnya literasi keuangan masyarakat.
Menurutnya, masih banyak pelaku usaha yang menganggap pinjaman KUR sebagai bantuan hibah pemerintah, bukan pinjaman produktif yang harus dikembalikan sesuai ketentuan.
“Setelah penyaluran, perlu ada edukasi dan pelatihan. Jangan sampai debitur menganggap pinjaman ini sebagai hibah,” ujar Deru mengingatkan.
Ia meminta pihak perbankan, OJK, dan BI untuk meningkatkan program pendampingan dan edukasi keuangan, agar para debitur memahami hak dan kewajiban mereka serta mampu mengelola pembiayaan secara bertanggung jawab.
Gubernur menegaskan bahwa di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan harus digerakkan oleh sektor riil, khususnya melalui partisipasi aktif pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Daya dorong utama ekonomi daerah ada di tangan masyarakat pelaku usaha. Pemerintah hadir memberi akses, pendampingan, dan jaminan iklim usaha yang kondusif,” ujar Deru.
Ia pun mendorong seluruh OPD terkait untuk memperkuat ekosistem UMKM daerah melalui digitalisasi, penguatan koperasi, dan promosi produk unggulan daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, Amiruddin, melaporkan bahwa kegiatan Akad Massal KUR Nasional di tingkat Provinsi Sumsel diikuti oleh 300 debitur dari berbagai kabupaten/kota.
Kegiatan berlangsung di Aula Graha Bina Praja, dihadiri oleh Gubernur Herman Deru, Kepala Perwakilan BI Sumsel Bambang Pramono, Kepala OJK Sumsel, serta pimpinan bank-bank penyalur KUR.
“Para peserta berasal dari Bank Sumsel Babel, Bank Mandiri, dan BNI, masing-masing menghadirkan sekitar 75 debitur yang telah lolos verifikasi dan siap menandatangani akad,” jelas Amiruddin.
Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, total realisasi KUR nasional hingga Oktober 2025 telah mencapai lebih dari Rp400 triliun, dengan target menyentuh Rp460 triliun hingga akhir tahun.
Sumatera Selatan sendiri menyumbang sekitar Rp8,7 triliun atau 2,1% dari total penyaluran nasional, dengan tingkat realisasi mencapai 73,5% dari target tahunan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menambahkan bahwa pihaknya bersama OJK dan perbankan daerah berkomitmen untuk memperluas akses keuangan bagi UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Rakyat Digital (KUR-D).
“BI tidak hanya mendorong penyaluran kredit, tetapi juga memastikan pembiayaan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pendampingan, pelatihan, dan digitalisasi UMKM,” kata Bambang.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejak 2023 hingga 2025, jumlah pelaku UMKM Sumsel yang menggunakan kanal pembayaran digital (QRIS) meningkat lebih dari 120%, menandakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada Triwulan II 2025 mencapai 5,42% (yoy) tertinggi kedua di Sumatera yang salah satunya ditopang oleh kinerja sektor UMKM dan penyaluran kredit produktif.
Melalui program KUR serentak ini, Pemprov Sumsel optimistis akan terjadi peningkatan kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB daerah serta penciptaan lapangan kerja baru di seluruh kabupaten/kota. (rd)
