Pemerintah All Out Kawal PSU di Boven Digoel : Netralitas dan Keamanan Jadi Prioritas Utama
Papua Selatan, bidiksumsel.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya dalam menyukseskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Dalam rapat koordinasi yang digelar pada Senin (4/8/2025), seluruh kementerian/lembaga terkait diinstruksikan menjaga netralitas, keamanan, serta partisipasi masyarakat selama proses PSU berlangsung.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, menyampaikan bahwa kehadiran tim pemantau dari pusat merupakan bagian dari Desk Koordinasi Pilkada Serentak yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Polkam Nomor 31 Tahun 2025. Desk ini mengikutsertakan 16 kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu.
“Desk Pilkada ini bertugas untuk memastikan bahwa PSU berjalan sesuai koridor hukum dan bebas dari intervensi politik pemerintah,” tegas Koba dalam pernyataannya.
Integritas Aparat dan Penyelenggara Ditekankan
Koba menekankan pentingnya seluruh elemen, baik penyelenggara maupun aparat pemerintah dan keamanan, untuk menjaga netralitas dan integritas dalam setiap tahapan pilkada. Ia menyebutkan bahwa seluruh tindakan harus dilakukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi.
“Penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, aparat keamanan, harus on track pada tugasnya dan bertindak netral,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan imbauan kepada para pasangan calon (paslon) agar berkompetisi secara jujur dan sportif tanpa melakukan pelanggaran, sementara media massa diminta untuk bersikap adil, tidak menyebarkan hoaks, dan menjaga kualitas informasi.
Tokoh Adat dan Tokoh Agama Dilibatkan Jaga Kondusivitas
Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Penjabat Bupati Boven Digoel, perhatian khusus diberikan kepada peran tokoh agama dan tokoh adat. Mereka diharapkan menjadi pilar penjaga kedamaian dan stabilitas sosial menjelang PSU.
“Keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama sangat penting untuk menjaga suhu politik tetap sejuk,” kata Koba.
Ia menyebut bahwa Pemerintah Daerah juga telah mengambil langkah proaktif dengan menggandeng para tokoh lokal dalam menjaga suasana aman dan tertib.
KPUD Pastikan Hak Pilih Terpenuhi
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel, Adrianus Paulus Kairen Oropka, menyampaikan bahwa proses distribusi surat pemberitahuan memilih (C6) kepada masyarakat sedang berlangsung. Ia menjamin bahwa setiap warga yang memiliki hak pilih tetap bisa datang ke TPS, meskipun belum menerima C6 secara langsung.
“Jika ada masyarakat yang belum mendapatkan surat pemberitahuan, cukup datang ke TPS dan akan dilayani oleh petugas,” jelas Adrianus.
Menurutnya, KPUD telah menginstruksikan seluruh petugas untuk aktif menjemput bola agar partisipasi pemilih dapat dimaksimalkan.
TNI-Polri Antisipasi Gangguan Sejak Dini
Dari sisi keamanan, Kapolres Boven Digoel AKBP Wisnu Perdana Putra menegaskan bahwa langkah-langkah antisipatif telah disiapkan jauh sebelum PSU ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Polres bekerja sama dengan Kodim dan Pemerintah Daerah untuk memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga.
“Antisipasi ini sudah dimulai sejak lama. Salah satu indikator keberhasilan kami adalah tidak adanya kekerasan dan pelanggaran pidana dalam pelaksanaan PSU,” ungkapnya.
Wisnu menambahkan bahwa pendekatan keamanan dilakukan dengan strategi preemtif, preventif, dan represif, dengan penegakan hukum sebagai langkah terakhir.
Harapan PSU Berjalan Damai dan Demokratis
PSU di Kabupaten Boven Digoel menjadi sorotan nasional karena kompleksitas wilayah dan sejarah panjang tantangan pemilu di Papua. Dengan keterlibatan aktif 16 kementerian/lembaga serta partisipasi masyarakat yang terus ditingkatkan, pemerintah berharap pelaksanaan PSU kali ini bisa menjadi contoh praktik demokrasi yang sehat, aman, dan bermartabat.
Kemenko Polkam memastikan akan terus memantau pelaksanaan lapangan dan menyampaikan laporan perkembangan secara berkala ke pusat. Komitmen ini menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan tanpa intimidasi.
“Kami tidak hanya memantau, tapi akan terus mengawal hingga tuntas. PSU ini harus menjadi bukti bahwa negara hadir dan demokrasi di Papua Selatan berjalan sesuai konstitusi,” tutup Koba. (rd)
