Pemerintah Pastikan PSU Barito Utara 6 Agustus Berlangsung Demokratis, Aman, dan Bermartabat
Barito Utara, bidiksumsel.com – Pemerintah melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polhukam memastikan kesiapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Senin (4/8/2025), seluruh elemen pusat dan daerah menegaskan komitmen menjaga integritas demokrasi dan supremasi hukum dalam pelaksanaan PSU.
Rakor tersebut dipimpin oleh Staf Khusus Bidang Pertahanan Kemenko Polhukam, Letjen TNI (Purn.) Yoedhi Swastanto, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemantau Desk Pilkada Serentak. Hadir dalam rakor tersebut Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Ketua KPU Kabupaten Siska Dewi Lestari, Ketua Bawaslu Adam Parawansa, Kapolres Barito Utara AKBP Singgih Febiyanto, serta perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga terkait.
“Pelaksanaan PSU ini bukan sekadar pengulangan proses teknis pemilu. Ini adalah momentum penting menjaga integritas demokrasi dan memastikan hak pilih warga tetap terlindungi,” tegas Letjen Yoedhi dalam sambutannya.
Menurutnya, pelaksanaan PSU wajib mengacu pada prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 434 UU No. 7 Tahun 2017, yakni asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL).
Arahan Presiden dan Menko Polhukam Jadi Pedoman
Letjen Yoedhi menyampaikan bahwa Rakor ini dilaksanakan sejalan dengan arahan Presiden RI agar Pilkada menjadi cerminan kematangan berdemokrasi yang dilaksanakan secara tenang, damai, dan bermartabat. Sedangkan arahan Menko Polhukam menekankan pentingnya setiap tahapan PSU dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan dalam suasana yang aman dan tertib.
“Desk Pilkada hadir bukan mengambil alih tugas teknis penyelenggara, melainkan menjamin sinergi dan koordinasi lintas sektor di lapangan agar PSU berjalan jujur, adil, dan damai,” tegas Yoedhi.
Ia juga menambahkan bahwa Tim Pemantau akan fokus pada beberapa aspek krusial: kesiapan logistik dan anggaran, pengamanan berlapis di setiap tahapan sesuai Protap Pam, pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta penguatan sosialisasi publik untuk melawan hoaks dan disinformasi.
Soliditas Lintas Sektor dan Peran Strategis Media
Yoedhi juga mengajak seluruh pihak, baik KPU, Bawaslu, aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat dan partai politik, untuk menjaga netralitas dan stabilitas menjelang dan saat PSU berlangsung.
“Kami dorong KPU dan Bawaslu tetap profesional dan independen, aparat keamanan memberikan perlindungan maksimal, dan masyarakat ikut menciptakan suasana kondusif. Peran pers juga sangat strategis dalam mengedukasi publik agar PSU berjalan damai dan jujur,” ujarnya.
Siapa Saja Tim Pemantau dari Pusat?
Tim Pemantau Desk Pilkada Serentak Kemenko Polhukam yang hadir di Barito Utara dipimpin langsung oleh Letjen TNI (Purn.) Yoedhi Swastanto. Tim ini terdiri dari berbagai unsur strategis, antara lain :
- Prof. Dr. Imron Cottan, Staf Khusus Bidang Luar Negeri Menko Polkam
- Irjen Pol. Arradina Zessa Devy, Staf Khusus Bidang Intelijen Menko Polkam
- Drs. Syarmadani, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri
- Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi)
- Perwakilan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Perwakilan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Kehadiran lintas kementerian/lembaga ini merupakan implementasi dari Keputusan Menko Polhukam Nomor 31 dan 32 Tahun 2025 tentang pembentukan Desk Koordinasi Pilkada Serentak TA 2025.
Secara total, terdapat 16 Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam Desk Koordinasi ini. Selain Kemenko Polhukam, unsur lain mencakup Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkes, Komdigi, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, BSSN, KPU, Bawaslu, DKPP, BKN, BIN, serta organisasi pemantau independen Perludem.
PSU Bukan Akhir, Tapi Awal Demokrasi yang Lebih Sehat
Penyelenggaraan PSU di Barito Utara menjadi contoh bahwa proses demokrasi selalu terbuka untuk perbaikan. Melalui sinergi pusat-daerah, serta pengawasan dan partisipasi publik yang kuat, pemerintah berharap PSU dapat berjalan dengan aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
“Hari ini kita bukan hanya membahas logistik dan teknis, tapi bagaimana menjaga kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. PSU ini harus menjadi model bahwa kita siap memperbaiki kesalahan dan tetap menjaga marwah konstitusi,” tutup Letjen Yoedhi. (rd)
