BHTJ Sumsel Resmi Dilantik, Siap Gratiskan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tak Mampu
Palembang, bidiksumsel.com – Upaya menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Selatan memasuki fase baru. Sabtu, 19 Juli 2025, bertempat di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bantuan Hukum Trisula Justisia (BHTJ) Sumatera Selatan resmi dilantik. Pelantikan ini juga diikuti oleh 14 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari berbagai kabupaten dan kota di Sumsel.
Acara tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat barisan advokat dan relawan hukum yang siap memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tak mampu. Di tengah maraknya persoalan hukum yang menjerat warga kecil, kehadiran BHTJ menjadi harapan baru dalam menghapus ketimpangan akses terhadap keadilan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BHTJ Indonesia, Purwoko J. Sumantri, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan panggilan moral bagi para pengurus yang terpilih.
“Visi kami sangat jelas. BHTJ hadir untuk membantu warga lemah secara sosial dan ekonomi. Keadilan tidak boleh hanya milik mereka yang mampu membayar pengacara,” tegasnya.
Didampingi oleh Ketua DPD BHTJ Sumsel, H. Masherdata Musal, SH., M.Si, ia menekankan bahwa kehadiran BHTJ merupakan bentuk empati terhadap masyarakat yang selama ini sering kali terpinggirkan dalam urusan hukum karena ketidaktahuan dan keterbatasan biaya.
Gerakan Nyata, Bukan Formalitas
Masherdata menjelaskan bahwa keberadaan DPD BHTJ Sumsel akan dipusatkan di Jalan POM IX, Kompleks Utopia, Kota Palembang. Tempat ini akan menjadi pusat koordinasi kegiatan dan pelayanan hukum gratis yang akan digulirkan secara masif di seluruh Sumatera Selatan.
“Kami juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan lembaga hukum dan pemerintah daerah agar program BHTJ bisa berjalan optimal. Tujuannya satu : memastikan hukum ditegakkan secara adil dan inklusif,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pengurus yang telah dilantik dapat menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat, terutama mereka yang paling rentan terhadap ketidakadilan hukum.
Kota Palembang Jadi Contoh Gerakan Hukum Gratis
Pada momen pelantikan, M. Ali Ruben, SH, resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPC BHTJ Kota Palembang. Dalam pidatonya, Ali Ruben menyoroti masih adanya stigma bahwa hukum itu mahal, rumit, dan jauh dari masyarakat kecil. Ia menegaskan bahwa kehadiran BHTJ akan menjadi jawaban atas keresahan tersebut.
“Kami di Palembang siap memberikan pendampingan hukum gratis kepada warga tak mampu. Hukum tidak boleh menjadi momok. Justru harus menjadi pelindung bagi yang lemah,” katanya.
DPC BHTJ Palembang sendiri telah membentuk 30 pengurus yang siap turun langsung ke masyarakat, terutama di kawasan pinggiran dan padat penduduk yang selama ini kerap terabaikan.
“Kami akan menyentuh komunitas-komunitas rentan seperti buruh, pedagang kecil, ibu rumah tangga, dan korban kekerasan rumah tangga. Tidak boleh ada yang tertinggal,” tambahnya.
Ruben juga memastikan sinergi aktif dengan Pemerintah Kota Palembang dalam mendukung program pembangunan, khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Tonggak Awal Revolusi Hukum Sosial
Pelantikan serentak pengurus BHTJ di 16 kabupaten/kota ini dipandang bukan sebagai titik akhir, melainkan awal dari gerakan besar membumikan keadilan. Dengan semangat kolektif dan komitmen tinggi dari seluruh jajaran pengurus, BHTJ ingin memastikan tidak ada lagi warga yang sendirian menghadapi proses hukum.
“Kami ingin setiap warga yang berhadapan dengan masalah hukum bisa mendapatkan pendampingan yang cepat, adil, dan gratis. Tidak boleh ada lagi diskriminasi hukum,” tutup Ali Ruben.
Masyarakat kini menanti realisasi konkret dari janji besar BHTJ ini gerakan hukum yang berpihak kepada mereka yang selama ini tersisih. Dengan komitmen lintas wilayah dan struktur organisasi yang rapi, Sumsel bersiap menyambut wajah baru penegakan hukum : lebih inklusif, lebih merakyat, dan tanpa biaya. (dkd)
