Pemungutan Suara Ulang di TPS 15 Palembang : Respons Atas Pelanggaran Pemilu Pilkada Serentak 2024
Palembang, bidiksumsel.com – Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 15 Jalan Kedamaian 4, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, menjadi langkah tegas Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaga integritas Pilkada Serentak 2024. PSU ini digelar pada Senin (2/12/2024) sebagai respons atas pelanggaran pemilu yang terjadi pada hari pencoblosan, Rabu (27/11/2024), di TPS tersebut.
Sekretaris Camat Sukarami, M. Eriardi, menjelaskan bahwa pelanggaran yang memicu PSU ini melibatkan dua warga yang mencoblos mewakili orang tua mereka yang sakit. Orang tua mereka sebenarnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS Puncak Sekuning, bukan di TPS 15.
“Jadi, yang mencoblos bukan orang yang bersangkutan langsung. Ini jelas melanggar aturan pemilu,” ujar Eriardi saat ditemui di lokasi PSU.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pelanggaran mendasar dalam prinsip pemilu yang mengutamakan hak pilih langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Langkah PSU diambil sebagai bentuk koreksi atas pelanggaran tersebut, sekaligus memastikan hasil pemilu tetap kredibel.
Pemungutan suara ulang di TPS 15 melibatkan 591 orang yang tercatat dalam DPT. Semua pemilih kembali diundang untuk menggunakan hak pilih mereka. Meski demikian, tingkat partisipasi pemilih terlihat menurun dibandingkan saat pencoblosan sebelumnya.
“Karena PSU digelar pada hari kerja, jumlah pemilih yang hadir masih sedikit saat pagi hari. Namun, kami tetap menunggu hingga pukul 13.00 WIB sesuai aturan,” ujar Eriardi.
Proses PSU berlangsung dengan tata cara yang sama seperti pencoblosan awal. Pemilih yang datang ke TPS membawa undangan, menerima surat suara, dan mencoblos sesuai prosedur. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan pengawas pemilu setempat bekerja maksimal untuk memastikan tidak ada pelanggaran lagi.
“Kami berharap PSU ini berjalan lancar tanpa kendala, serta tidak ada lagi permasalahan ke depannya,” tambahnya.
PSU di TPS 15 mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pengawas pemilu dan aparat keamanan. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terulang. Petugas KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat melakukan pengawasan ketat untuk menjaga proses berjalan sesuai regulasi.
Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam kelancaran PSU. Pemilih di TPS 15 diharapkan tetap menggunakan hak pilihnya meskipun harus meluangkan waktu di tengah kesibukan hari kerja.
Kasus pencoblosan oleh pihak yang tidak berhak menunjukkan pentingnya edukasi bagi masyarakat mengenai aturan pemilu. Hak suara adalah hak pribadi yang tidak dapat diwakilkan, kecuali dalam kondisi tertentu dengan mekanisme resmi yang telah diatur oleh KPU.
Pelanggaran semacam ini, meski tampak sederhana, dapat merusak prinsip dasar demokrasi. Oleh karena itu, kesadaran pemilih dan ketegasan penyelenggara pemilu menjadi kunci dalam menjaga kualitas pemilu.
PSU di TPS 15 menjadi momen penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Langkah ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan, tanpa kompromi.
Meskipun pelanggaran seperti yang terjadi di TPS 15 relatif kecil dalam skala nasional, dampaknya tetap signifikan bagi kredibilitas pemilu. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan pemilu berjalan sesuai prinsip LUBER JURDIL.
Dengan selesainya PSU, hasil suara di TPS 15 akan dihitung ulang dan diserahkan kepada KPU untuk diakumulasi dengan hasil dari TPS lain. Proses ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain bahwa integritas pemilu adalah hal yang tidak bisa ditawar. (dkd)
