Kolaborasi Antar Daerah untuk Kendalikan Inflasi : Palembang Gandeng Sulsel dan Enrekang Atasi Tantangan Pangan
Palembang, bidiksumsel.com – Dalam rangka menindaklanjuti pertemuan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Selatan yang digelar bulan lalu, Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan sebagai langkah konkret untuk menstabilkan inflasi pangan, khususnya pada komoditas bawang merah.
Perjanjian Kerja Sama Antar Daerah (KAD) ini menjadi upaya strategis untuk menekan inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang kerap menjadi kontributor utama inflasi di Sumatera Selatan. Selain memastikan ketersediaan pasokan bawang merah, kerja sama ini juga diharapkan dapat memperbaiki sistem distribusi serta menekan harga komoditas di pasar.
Pekan lalu, tiga kesepakatan kerja sama ditandatangani, mencakup :
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang.
- Pemerintah Kota Palembang dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang.
Kesepakatan ini berfokus pada pengembangan potensi daerah dan stabilisasi pasokan pangan. Penandatanganan kerja sama lebih rinci juga dilakukan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang, dengan tujuan mengendalikan inflasi melalui pengelolaan pasokan dan harga pangan.
“Kami optimis kerja sama ini akan membawa dampak positif dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, menjaga stabilitas harga, dan memperkuat sinergi antar daerah,” ujar Cheka Virgowansyah, Pj Wali Kota Palembang, yang turut hadir dalam acara tersebut.
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan infrastruktur transportasi dan penyimpanan untuk memastikan kualitas produk pangan tetap terjaga. Ia juga mendorong keterlibatan aktif dari sektor swasta, korporasi petani, dan pelaku usaha sebagai bagian dari kemitraan strategis.
“KAD ini tidak hanya soal pengendalian inflasi, tetapi juga menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan. Dengan dukungan seluruh pihak, termasuk sektor swasta, kita bisa mencapai target ini bersama,” tegas Elen.
Selain penandatanganan, TPID Provinsi Sumatera Selatan dan TPID Kota Palembang juga melakukan kunjungan lapangan ke Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kabupaten Enrekang untuk belajar dari praktik-praktik terbaik di bidang hortikultura. Kunjungan ini dilengkapi dengan sesi business matching antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertujuan memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi dan pengembangan potensi daerah.
Kabupaten Enrekang dikenal sebagai salah satu produsen hortikultura terbesar di Indonesia, khususnya bawang merah. Dengan produksi tahunan mencapai 175.933 ton, Enrekang menduduki peringkat keempat secara nasional setelah Brebes, Solok, dan Nganjuk. Produk bawang merah dari Enrekang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal di Sulawesi, tetapi juga didistribusikan ke Kalimantan, Papua, dan sebagian Pulau Jawa.
“Melalui kerja sama ini, kita berharap dapat memotong jalur distribusi yang panjang sehingga harga jual komoditas bisa lebih terjangkau oleh masyarakat,” ujar Marwan Mansur, Pj Bupati Enrekang.
Selain itu, kolaborasi ini membuka peluang bagi Sumatera Selatan untuk mengadopsi teknologi dan metode pertanian hortikultura yang telah terbukti berhasil di Enrekang.
KAD ini tidak hanya sekadar dokumen kerja sama, tetapi juga mencakup implementasi nyata di lapangan. Dengan melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pelaku usaha, Sumatera Selatan berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
Kerja sama lintas daerah ini diharapkan dapat menjadi model bagi wilayah lain di Indonesia dalam menghadapi tantangan inflasi pangan, yang sering kali dipicu oleh fluktuasi pasokan dan harga komoditas tertentu.
“Kerja sama ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar daerah dapat menjadi solusi efektif untuk tantangan bersama. Semoga ini menjadi langkah awal menuju ketahanan pangan yang lebih baik bagi semua,” tutup Cheka Virgowansyah. (dkd)
