Pilkada 2024 di Lapas Perempuan Palembang : Memastikan Demokrasi Tetap Inklusif dan Berjalan Lancar
Palembang, bidiksumsel.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan, Ilham Djaya, bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Mulyadi, melakukan kunjungan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang pada Rabu (27/11/2024). Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai prosedur.
Dalam kunjungannya, Ilham Djaya disambut langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Desi Andriyani, beserta jajaran. Acara dimulai dengan pemantauan fasilitas pemungutan suara di dalam lapas yang telah disiapkan sesuai standar dan ketentuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam sambutannya, Kakanwil Ilham menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak politik warga binaan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi di Indonesia. “Kami memastikan bahwa setiap warga binaan yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Pelaksanaan Pilkada di lapas ini harus berjalan dengan baik, tanpa mengesampingkan prinsip keamanan dan ketertiban,” ujar Ilham Djaya.
Ia juga menegaskan bahwa partisipasi warga binaan dalam pemilu adalah simbol dari inklusivitas demokrasi, yang menjamin hak suara semua pihak, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.
Kepala Lapas Perempuan, Desi Andriyani, menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan KPU setempat untuk memastikan seluruh proses pemilu berjalan sesuai rencana. Mulai dari pengadaan logistik pemilu hingga sosialisasi tata cara pencoblosan kepada warga binaan, semua dilakukan untuk menjamin kelancaran Pilkada.
“Sebanyak 333 warga binaan dan 9 petugas pemasyarakatan terdaftar sebagai pemilih di TPS Khusus 901 yang telah disiapkan di dalam lapas. Kami berharap seluruh proses berjalan lancar dan menjadi bagian dari suksesnya Pilkada serentak 2024,” ungkap Desi.
Desi juga menambahkan bahwa pihak lapas telah memberikan edukasi kepada warga binaan mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu. Mereka diajarkan tata cara pencoblosan yang benar untuk memastikan bahwa setiap suara yang diberikan sah dan sesuai ketentuan.
TPS Khusus 901 di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang didesain sedemikian rupa agar memenuhi standar penyelenggaraan pemilu. Pengaturan logistik, area pemungutan suara, dan prosedur pengamanan menjadi perhatian utama dalam persiapan.
“Kami memastikan semua sesuai standar yang ditetapkan oleh KPU, termasuk menyediakan privasi bagi pemilih saat menggunakan hak suaranya. Selain itu, pengamanan diperketat untuk mencegah potensi gangguan selama proses berlangsung,” terang Desi.
Kunjungan ini menunjukkan perhatian besar Kemenkumham terhadap pelaksanaan demokrasi yang merata. Kepala Divisi Pemasyarakatan, Mulyadi, menambahkan bahwa pihaknya terus mendukung kegiatan serupa di lembaga pemasyarakatan lainnya.
“Ini adalah komitmen Kemenkumham untuk memastikan bahwa demokrasi dapat dirasakan oleh semua pihak, termasuk warga binaan. Kami berharap praktik ini menjadi standar di seluruh lapas dan rutan di Indonesia,” jelas Mulyadi.
Ia juga mengapresiasi kerja sama antara lapas, KPU, dan jajaran keamanan dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada di lingkungan pemasyarakatan.
Selain memastikan kelancaran Pilkada, kunjungan ini juga menjadi momen untuk menyampaikan pesan penting kepada warga binaan. Ilham Djaya berharap partisipasi dalam pemilu ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi warga binaan mengenai pentingnya hak politik dan tanggung jawab dalam berdemokrasi.
“Kami berharap momen ini menjadi awal yang baik bagi warga binaan untuk lebih memahami peran mereka sebagai bagian dari masyarakat, meski dalam kondisi terbatas,” katanya.
Salah satu warga binaan yang ikut memberikan suara mengungkapkan rasa senangnya bisa berpartisipasi dalam pemilu. “Meskipun kami di sini, kami tetap merasa dihargai karena diberikan kesempatan untuk memilih. Semoga pemimpin yang terpilih nanti membawa perubahan bagi masyarakat,” tuturnya.
Keberhasilan pelaksanaan Pilkada di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang menjadi contoh nyata bagaimana demokrasi dapat dijalankan secara inklusif. Hal ini memberikan harapan bahwa sistem serupa dapat diterapkan di seluruh lapas dan rutan di Indonesia pada masa mendatang.
“Demokrasi adalah hak semua orang, tanpa kecuali. Kami bangga bisa berkontribusi dalam memastikan pemilu di lapas ini berjalan lancar,” tutup Desi.
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah maju dalam mewujudkan pemilu yang inklusif, adil, dan merata, sekaligus memberikan contoh positif bagi lembaga pemasyarakatan lainnya di Indonesia. (dkd)
