Deflasi Sumsel Berlanjut di Agustus 2024, Peran TPID dalam Menjaga Stabilitas Harga
Palembang, bidiksumsel.com – Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatatkan kinerja ekonomi yang stabil dengan melanjutkan tren deflasi pada bulan Agustus 2024. Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan deflasi sebesar 0,19% (month-to-month/mtm), sedikit lebih rendah dibandingkan deflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,29% (mtm).
Kondisi ini memberikan gambaran tentang keberhasilan pengendalian harga yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan otoritas terkait.
Dalam skala tahunan (year-on-year/yoy), inflasi di Sumsel juga tercatat mengalami penurunan. Pada Agustus 2024, inflasi tahunan tercatat sebesar 1,80% (yoy), turun dari 1,87% (yoy) pada bulan sebelumnya. Tren ini sejalan dengan inflasi nasional yang juga melandai dari 2,13% (yoy) di bulan Juli menjadi 2,12% (yoy) di bulan Agustus 2024.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Ricky P. Gozali, mengungkapkan bahwa perkembangan inflasi ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga kestabilan harga, terutama pada komoditas pangan yang memiliki pengaruh besar terhadap IHK.
Ricky P. Gozali mengidentifikasi lima komoditas utama yang menjadi penyumbang terbesar dalam deflasi Sumsel pada Agustus 2024. Kelima komoditas tersebut adalah bawang merah, daging ayam ras, jeruk, telur ayam ras, dan cabai rawit. Masing-masing komoditas ini memberikan andil deflasi sebesar -0,13%, -0,09%, -0,05%, -0,03%, dan -0,02%.
Penurunan harga bawang merah dan jeruk terutama disebabkan oleh melimpahnya pasokan akibat masuknya musim panen di daerah-daerah sentra produksi, yang juga didukung oleh kondisi cuaca yang kondusif. Sementara itu, harga daging ayam ras dan telur ayam ras terus menurun karena berkurangnya biaya produksi, khususnya harga jagung dan Day Old Chick (DOC) yang menjadi komponen utama dalam pakan ternak.
Sedangkan untuk cabai rawit, penurunan harga didorong oleh surplus neraca pangan nasional, yang memastikan ketersediaan pasokan di pasar lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Keberhasilan Sumsel dalam mengendalikan inflasi tidak lepas dari peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan. TPID secara konsisten menerapkan strategi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh TPID adalah menggelar pasar murah secara rutin. Pasar murah ini bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan komoditas pangan dengan harga terjangkau.
Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, perbankan, serta aparat TNI dan Polri. Dukungan ini tidak hanya berupa penyediaan barang dengan harga lebih murah, tetapi juga mencakup subsidi angkutan dan operasional lainnya.
Selain itu, TPID juga memastikan ketersediaan pasokan dengan menjalin Kerjasama Antar Daerah (KAD). Salah satu contoh yang relevan adalah kerjasama antara Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang dengan Kabupaten Brebes di Jawa Tengah untuk memastikan pasokan bawang merah tetap terjaga.
Untuk memastikan semua langkah pengendalian inflasi berjalan efektif, TPID Sumsel juga mengedepankan komunikasi yang terbuka dan rutin. Melalui High Level Meeting (HLM) dan rapat koordinasi rutin, TPID memastikan semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama dan dapat berkontribusi optimal.
Selain itu, publikasi kegiatan pengendalian inflasi juga dilakukan secara masif melalui berbagai media, termasuk kegiatan operasi pasar murah yang diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Menanggapi kondisi inflasi yang terkendali, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Agustus 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25%. Kebijakan ini merupakan langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran target yang telah ditetapkan, yaitu 2,5±1% pada 2024 dan 2025.
Selain itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial yang longgar diterapkan untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran. Salah satu fokusnya adalah memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat.
Dengan kondisi inflasi yang terkendali, Sumatera Selatan berada di jalur yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya yang telah dilakukan, baik oleh TPID maupun Bank Indonesia, menunjukkan hasil yang positif.
Tantangan ke depan tentu masih ada, tetapi dengan kerjasama yang solid antar berbagai pihak, Sumsel optimis dapat terus mempertahankan stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pemkot Palembang dan otoritas lainnya di Sumsel akan terus berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang proaktif dan efektif. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengelola inflasi dan menjaga kestabilan ekonomi di tengah dinamika global yang penuh tantangan. (dkd)
