Rekomendasi Pengendalian Inflasi Sumsel : Fokus pada 4K dan Peningkatan Produktivitas
Palembang, bidiksumsel.com – Sumatera Selatan kini menjadi sorotan dalam upaya pengendalian inflasi. Dalam sebuah acara High-Level Meeting and Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Hotel Wyndham Jakabaring, Palembang, Jumat (2/8/2024), sejumlah rekomendasi penting dibahas oleh para pemangku kepentingan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel yang diwakili oleh Mohamad Latif, memberikan rekomendasi strategis dalam menghadapi tantangan inflasi, yang didasarkan pada prinsip 4K: Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, S.H. M., S.E. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta stakeholder lainnya untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan, termasuk ancaman inflasi dan potensi gangguan distribusi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam upaya memastikan pengendalian inflasi, Latif menjelaskan pentingnya menjamin Ketersediaan Pasokan. Langkah ini membutuhkan peningkatan produktivitas pertanian secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
Pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta teknologi pertanian. Selain itu, kemitraan dan penguatan kelembagaan dengan pihak swasta juga harus dioptimalkan untuk memastikan pasokan yang stabil dan memadai.
Kedua, Latif menekankan pentingnya menjaga Keterjangkauan Harga. Ini dapat dicapai dengan terus melaksanakan gerakan pengendalian inflasi secara serentak di seluruh Sumatera Selatan, termasuk dengan menggelar pasar murah secara rutin.
Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menekan harga di pasaran tetapi juga untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Ketiga, Kelancaran Distribusi menjadi faktor kunci lainnya. Pemerintah daerah diminta untuk proaktif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengganggu distribusi barang dan komoditas. Kondisi ini sangat krusial karena gangguan distribusi dapat memicu lonjakan harga yang tidak terkendali.
Terakhir, Komunikasi Efektif juga menjadi pilar penting. Informasi mengenai jadwal pasar murah dan ketersediaan pasokan harus disampaikan secara luas dan tepat waktu kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus melaporkan rencana kenaikan tarif atau harga tertentu dengan cara yang transparan, sehingga tidak menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat.
Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, dalam sambutannya menyoroti tiga fokus utama yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran inflasi yang lebih rendah, yaitu di angka 2,5 ± 1% hingga akhir tahun 2024.
Fokus pertama adalah mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara menyeluruh, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, hingga penerapan teknologi pertanian yang lebih maju. Elen juga menekankan pentingnya kerjasama kelembagaan melalui korporatisasi dan penguatan kemitraan dengan berbagai pihak.
Fokus kedua adalah pelaksanaan dan pemantauan hasil Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to Corporate dan Goes to Office. Program ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian pangan di Sumatera Selatan dengan melibatkan sektor korporasi dan kantor-kantor pemerintahan dalam mendukung ketahanan pangan daerah.
Fokus ketiga adalah melanjutkan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel, termasuk melalui pasar murah secara berkala. Upaya ini ditujukan untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok dan memastikan ketersediaan barang di pasar, sehingga inflasi tetap terkendali.
Dalam paparannya, Elen juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi di Sumatera Selatan pada bulan Juli 2024 menunjukkan tren yang stabil.
Inflasi tercatat mengalami deflasi selama dua bulan berturut-turut, yaitu -0,29% (month-to-month) pada bulan Juli dan -0,03% pada bulan Juni 2024. Hal ini mengakibatkan nilai inflasi tahun kalender hingga bulan Juni berada di angka 0,35%.
Selain itu, tingkat inflasi tahunan (year-on-year) juga mengalami penurunan menjadi 1,87% dari bulan sebelumnya yang berada di angka 2,48%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,18%.
Posisi Sumatera Selatan dalam hal inflasi juga cukup baik, dengan berada di peringkat ketiga terendah di Pulau Sumatera, setelah Aceh dan Lampung, serta berada di peringkat ke-19 secara nasional.
Namun demikian, Elen mengingatkan agar tidak terlena dengan kondisi ini. Meskipun inflasi terkendali, deflasi yang terjadi selama dua bulan berturut-turut bisa menjadi indikasi bahwa daya beli masyarakat sedang menurun.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat tetap stabil, salah satunya melalui percepatan realisasi penyerapan anggaran APBD, terutama untuk kegiatan fisik yang dapat meningkatkan transaksi ekonomi di daerah.
Selain itu, Elen juga menyoroti kondisi cuaca yang berpotensi mempengaruhi produksi pertanian. Meskipun BMKG Sumsel memperkirakan sebagian besar wilayah Sumsel berada dalam kondisi normal hingga agak basah pada bulan Agustus 2024, namun ancaman kekeringan tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah rawa pasang surut yang biasanya mengalami paceklik pada bulan Oktober hingga Desember.
Pemerintah daerah juga diminta untuk memperhatikan kecenderungan kenaikan harga beras dan minyak goreng pada akhir bulan ini. Untuk mengantisipasi kenaikan harga tersebut, Elen merekomendasikan agar dilakukan sidak pasar dan pengecekan distribusi, serta memastikan ketersediaan stok yang cukup untuk mencegah panic buying di kalangan masyarakat.
Memasuki masa panen Agustus hingga Oktober, Elen juga menekankan pentingnya menjaga agar produksi hasil panen dapat memenuhi kebutuhan lokal dan kebutuhan daerah lain di Sumsel.
Penyerapan gabah lokal perlu dioptimalkan, terutama melalui kerjasama dengan Bulog, untuk memastikan ketersediaan stok yang memadai di gudang-gudang penyimpanan. Selain itu, Elen juga mengusulkan agar penyerapan gabah dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ASN di daerah melalui program kerjasama tertentu.
Elen juga mengingatkan tentang pentingnya menemukan solusi bagi daerah rawa pasang surut yang setiap tahunnya mengalami masa paceklik. Solusi ini perlu dipikirkan agar dampak negatif dari kondisi tersebut dapat diminimalisir.
Untuk jangka panjang, Elen mendorong kepala daerah agar lebih proaktif dalam membentuk sentra produksi baru, terutama untuk komoditas yang masih defisit seperti bawang merah dan cabai.
Selain itu, program cetak sawah yang direncanakan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2025 juga perlu didukung penuh, termasuk dalam hal pengolahan dan distribusi hasil panen.
Optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) juga menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan. Kerjasama ini tidak hanya terbatas pada transaksi komoditas, tetapi juga mencakup penelitian, penyediaan bibit unggul, serta transfer teknologi dan informasi.
Elen juga menyarankan agar dilakukan kajian mengenai larangan penjualan gabah ke luar Provinsi Sumatera Selatan sebagai langkah untuk mengamankan stok pangan daerah. Selain itu, upaya untuk menghilangkan hambatan distribusi juga perlu terus dilakukan, terutama dalam hal memperlancar arus distribusi pangan di dalam provinsi.
Dengan upaya yang terkoordinasi dan komitmen yang kuat, Sumatera Selatan diharapkan dapat terus menjaga stabilitas ekonominya, terutama dalam menghadapi tantangan inflasi dan memastikan kesejahteraan masyarakat di seluruh provinsi tetap terjaga. (dkd)
