Palembang, bidiksumsel.com – Ketua DPC PKB Palembang, Sutami Ismail, bersama Sekretaris Fraksi Harya Pratystha Edhie Putra, pada hari Minggu (25/02/2024), mengungkapkan bahwa KPU melakukan kesalahan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 20 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Terutama di 2 TPS di Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Palembang, pada tanggal 24 Februari 2024 lalu. Menurutnya, apa yang terjadi bukanlah PSL, melainkan PSU.
“Sebagai tanggapan, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Palembang berencana melaporkan KPU setempat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” ungkap Sutami.
Berdasarkan SK KPU Palembang, beberapa TPS di Kota Palembang, terutama TPS 15 dan 50, melaksanakan PSL pada tanggal 24 Februari karena pada saat pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024, surat suara untuk DPRD Kota Palembang Dapil VI mengalami kekurangan dan sebagian suara masyarakat sudah tercatat.
“Pada tanggal 14 Februari di 2 TPS itu sudah dilakukan pemilihan dan sudah ada form C1 yang ditandatangani para saksi juga,” jelasnya.
Dalam pemilihan pada tanggal 14 Februari tersebut, terdapat 107 masyarakat yang menggunakan hak pilih dari 197 daftar pemilih di TPS 15, sedangkan di TPS 50, terdapat 269 pemilih yang memilih sebanyak 157
Seharusnya pada tanggal 24 Februari, mereka yang belum menggunakan hak pilihlah yang mencoblos.
“Namun, jika dilihat, seharusnya ada 205 orang lagi yang mencoblos pada PSL tanggal 24 Februari. Namun, nyatanya kami menerima salinan C1 tanggal 24 Februari dengan pemilih diundang kembali semua,” terangnya.
Mereka mempertanyakan sikap KPU, apakah mereka mengetahui apa yang terjadi di lapangan dan mengantisipasinya karena tidak sesuai dengan surat keputusan yang
“Kita sudah membuat sanggahan namun tidak digubris, dan pastinya PSL di 2 TPS di Kemang Agung menurut kami tidak sesuai PKPU nomor 6 tahun 2023 mengenai PSL atau PSU,” paparnya.
Dalam waktu dekat, mereka akan melaporkan hal ini ke Bawaslu Palembang dan DKPP RI, karena merasa partainya dirugikan dengan adanya PSU tersebut dan menguntungkan partai tertentu yang dilakukan secara mendadak karena ada perubahan pelaksanaan.
Dari hasil PSL/PSU pada tanggal 24 Februari tersebut, mereka juga melihat kejanggalan hasilnya, karena dalam rekap CI, ada partai tertentu yang suaranya melonjak drastis dibandingkan dengan memilih Caleg, yang menurut mereka tidak wajar.
Pihak KPU Palembang menjelaskan bahwa pelaksanaan PSL sesuai dengan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kertapati Palembang.
“Sebenarnya PSL ini dilaksanakan atas rekomendasi yang diterima PPK dari Panwascam Kertapati disitu disebutkan untuk melaksanakan PSL, sehingga kami melaksanakan PSL,” ungkap Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Palembang, Sri Maryani.
“Meskipun demikian, pihaknya akan melanjutkan penjelasan mengenai PSL yang lebih bernuansa seperti PSU. Karena pada saat itu, pihak kami belum mendapatkan informasi penghitungan, meski jajarannya sudah klarifikasi PPK dan PPS untuk koordinasi lagi dengan Panwascam tentang berapa banyak pemilih yang akan ikut untuk di PSL,” tambahnya.
Pihak KPU juga berinisiatif untuk mencetak jumlah surat suara yang dibutuhkan dengan segera setelah menerima rekomendasi dari Panwascam.
“Karena infomasi didapat Bawaslu dikatakan ada kekurangan tertukar surat suara dapil II sebanyak 118 dan kami tidak tahu tertukar, jadi berdasarkan itulah sehingga kami klasifikasi PPK dan PPS, kami tanya dari 157 ini mencoblos, sisanya sekitar 118 sari 260 an kami menanyakan tahu tidak yang mencoblos dan yang tidak, mereka tidak tahu lagi karena tidak kenal lagi. KPPS tidak tahu siapa yang akan mencoblosnya,” terang Sri.
Meskipun terjadi kebingungan, pihak KPU tetap berusaha memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pilihnya. “Intinya KPU wajib menjalankan rekomendasi Bawaslu dan salah jika tidak melaksanakan karena menghilangkan hak pilih,” tegasnya. (rel/dkd)
