OKU, bidiksumsel.com – Anggota Komisi XI DPR RI H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M. hadir sebagai narasumber utama dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang digelar di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Senin (27/10/2025). Kegiatan strategis ini merupakan kolaborasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Pemerintah Kabupaten OKU.
Workshop mengusung tema :
“Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Acara tersebut dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari camat, kepala desa, serta para pemangku kepentingan pembangunan desa di Kabupaten OKU.
Dalam paparannya, politisi Partai Demokrat yang dikenal dekat dengan masyarakat Sumatera Selatan ini menegaskan bahwa desa merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang langsung bersentuhan dengan kehidupan warga.
“Desa adalah ujung tombak pembangunan nasional. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menjadi kunci agar program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Wahyu dengan tegas.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Sumatera Selatan II, Wahyu memandang bahwa setiap rupiah dana desa harus dipastikan tepat sasaran, efektif penggunaannya, dan tak boleh ada penyimpangan yang merugikan masyarakat.
Wahyu menjelaskan, DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan akan terus memberikan atensi pada pengelolaan dana desa. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparat desa dalam mengoptimalkan peran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
“Dengan tata kelola yang baik, kita bisa menciptakan desa yang mandiri, kuat, dan berdaya saing. Inilah bagian dari upaya kita mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wahyu hadir bersama sang istri yang juga merupakan Anggota DPD RI Dapil Sumsel, Hj. Eva Susanti. Kehadirannya sekaligus memperlihatkan sinergi yang kuat antara lembaga legislatif pusat dalam mendorong kualitas pembangunan di Sumatera Selatan.
Workshop ini semakin kuat nilai strategisnya karena turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi yang memiliki peran langsung dalam tata kelola pemerintahan dan pengawasan keuangan, antara lain :
- Wakil Bupati OKU Marjito Bachri
- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Andie Dinialdie
- Kepala BPKP Sumsel Supriyadi, S.E., Ak., M.M., CA., QIA.
- Kepala Dinas PMD Sumsel Deva Octavianus Coriza
- Jajaran Forkopimda OKU, camat, serta kepala desa se-Kabupaten OKU.
Kolaborasi lintas pemangku kepentingan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan.
Melalui workshop ini, peserta dibekali pemahaman lebih dalam mengenai regulasi dan standar pengelolaan keuangan desa, termasuk mekanisme pengawasan internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan risiko korupsi di tingkat desa.
Wahyu optimistis bahwa penguatan aparatur desa akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dengan kolaborasi yang baik antara semua pihak, kita optimis desa di Sumatera Selatan akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (et)
