Lahat, bidiksumsel.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur kembali mendapat pengakuan di tingkat provinsi. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pemkab Lahat menerima penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan atas partisipasi aktif dalam kolaborasi peningkatan kompetensi teknis inti Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi BKPSDM se-Sumatera Selatan yang digelar di lingkungan Diklat BPSDM Provinsi Sumsel, Putri Kembang Dadar, Palembang, Kamis (29/1/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi seluruh pengelola kepegawaian kabupaten dan kota untuk memperkuat sinergi pengembangan kompetensi aparatur di daerah.
Apresiasi diterima langsung oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Lahat, H. Marliansyah, S.Sos., M.M., yang hadir didampingi Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Libryan Palindra, S.E., M.M.. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keikutsertaan aktif Pemkab Lahat dalam pelaksanaan sertifikasi dan asesmen ASN Tahun 2025.
Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Deputi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, bersama Asisten Administrasi dan Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai simbol sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam membangun birokrasi yang profesional dan berdaya saing.
Bupati Lahat H. Bursah Zarnubi, S.E., melalui Kepala BKPSDM, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkab Lahat. Ia menegaskan, keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen bersama dalam mendorong ASN agar terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.
“Penghargaan ini adalah buah dari kerja sama seluruh perangkat daerah di Kabupaten Lahat yang secara konsisten mendukung program pengembangan kompetensi ASN,” ujar Marliansyah saat menyampaikan pesan Bupati.
Menurutnya, peningkatan kompetensi ASN tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan kebutuhan mendasar dalam menghadapi tantangan birokrasi modern yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan publik.
Marliansyah menjelaskan, keikutsertaan Pemkab Lahat dalam sertifikasi dan asesmen ASN merupakan langkah strategis untuk memetakan kemampuan aparatur secara objektif. Dengan asesmen yang terukur, pemerintah daerah dapat menempatkan ASN sesuai kompetensi, sekaligus menyusun program pengembangan yang tepat sasaran.
“Melalui sertifikasi dan asesmen, kita bisa mengetahui potensi, kekuatan, sekaligus area yang masih perlu ditingkatkan dari setiap ASN. Ini penting agar aparatur kita semakin profesional dan adaptif terhadap perubahan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengembangan kompetensi ASN juga sejalan dengan reformasi birokrasi yang tengah didorong pemerintah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Pemkab Lahat, lanjut Marliansyah, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai pondasi utama dalam mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah. ASN yang kompeten diyakini mampu menghadirkan pelayanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“ASN adalah ujung tombak pelayanan. Jika kompetensinya meningkat, maka kualitas layanan kepada masyarakat juga akan ikut meningkat,” tegasnya.
Penghargaan ini, menurutnya, menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi Pemkab Lahat untuk tidak berpuas diri. Ke depan, BKPSDM Lahat akan terus mendorong ASN mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi, baik melalui pelatihan teknis, manajerial, maupun sosial kultural.
Rapat Koordinasi BKPSDM se-Sumatera Selatan sendiri menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi antar daerah dalam pengelolaan kepegawaian. Forum ini juga menegaskan peran strategis BKPSDM sebagai motor penggerak peningkatan kualitas ASN di daerah.
Dengan diraihnya penghargaan ini, Pemkab Lahat dinilai berhasil menunjukkan keseriusannya dalam mendukung agenda peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan. Harapannya, langkah ini tidak hanya berdampak pada kinerja internal birokrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas dan profesional. (agusman)
