PALEMBANG – Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa hanya 0% bila wabah virus corona atau Covid-19 berkepanjangan. Kondisi terburuk tersebut terjadi apabila wabah Covid-19 berlangsung 3 hingga 6 bulan dan terjadi lockdown, serta perdagangan internasional turun di bawah 30 persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan telah membuat beberapa skenario terkait masa durasi Covid-19 dan dampaknya pada perekonomian. “Termasuk kemungkinan terjadinya penyempitan ruang gerak bila terjadi lockdown,” katanya, Jumat(20/3), mengutip Anadolu.
Kemungkinan yang dipertimbangkan adalah penurunan perdagangan internasional dengan Cina dan negara lainnya, dampak pada sektor penerbangan, hotel, dan konsumsi rumah tangga, ketersediaan bahan pokok dan kesehatan, serta kemungkinan disrupsi pada pengurangan jumlah tenaga kerja.
“Kami juga memasukkan skenario penurunan drastis harga minyak dalam beberapa minggu terakhir, dan dari kondisi tersebut pengaruh Covid-19 paling dalam adalah pertumbuhan ekonomi yang masih di atas 4 persen,” jelas Menteri Sri Mulyani.
Akan tetapi, apabila durasi penyebaran Covid-19 berlangsung lebih dari 3 hingga 6 bulan dan terjadi lockdown, serta perdagangan internasional turun di bawah 30 persen, maka skenario penurunan ekonomi bisa lebih dalam sekitar 2,5 persen atau bahkan 0 persen.
“Sampai saat ini kami belum bisa sampaikan besaran [anggaran], sebab penanganan Covid-19 akan dilakukan terus sampai ditemukan vaksin antivirus yang jika bisa dilakukan cepat, akan memperpendek durasi dampaknya. Jadi kami lakukan persiapan berdasarkan kondisi ini,” tambah dia.
Dia menambahkan Presiden Joko Widodo juga meminta dibuatkan skenario apa yang harus dilakukan apabila pertumbuhan ekonomi masih di atas 4 persen, serta upaya apa yang dibutuhkan apabila ekonomi tumbuh di bawah 4 persen atau bahkan di bawah 3 persen.
“Kami tidak berharap itu [pertumbuhan di bawah 3 persen] terjadi, makanya jaring pengaman sosial untuk masyarakat dan upaya mendukung sektor usaha harus dilakukan,” ungkap Menteri Sri Mulyani.
Dia menjelaskan Presiden mengarahkan agar APBN saat ini digunakan untuk mendukung prioritas mendesak yakni pada sektor kesehatan di pusat dan daerah terkait Covid-19, utamanya untuk mempersiapkan rumah sakit di daerah.
Kemudian, Presiden mengarahkan agar APBN difokuskan untuk pengembangan jaring pengaman sosial serta untuk mendukung dunia usaha agar tetap bisa bertahan di tengah masa sulit saat ini.
Menteri Sri Mulyani juga terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan DPR RI terkait penyesuaian anggaran karena APBN merupakan dokumen yang disetujui DPR RI dalam bentuk undang-undang. (epp/aa)
