AWPI Sumsel Gencarkan Dialog untuk Jaga Sumatera Selatan Tetap Zero Konflik Jelang Pilkada 2024
Palembang, bidiksumsel.com – Dalam upaya memastikan Sumatera Selatan tetap kondusif menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Sumatera Selatan mengambil langkah strategis. Organisasi ini mengajak insan pers yang ada di provinsi tersebut untuk berdialog guna memperkuat komitmen menjaga situasi tetap aman dan bebas konflik, sekaligus mencegah penyebaran berita hoaks yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dimulai Kamis hingga Sabtu (21–23 November 2024). Acara yang dikemas secara beragam ini diawali dengan silaturahmi dan dialog bersama para wartawan di hari pertama, dilanjutkan dengan Deklarasi Pemilu Damai. Selanjutnya, di hari kedua, dilaksanakan pembagian stiker dan pamflet berisi imbauan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) saat Pilkada kepada warga Sumsel.
Silaturahmi dan dialog tersebut bertempat di Graha Kopi Darat, Palembang, dan dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya, S.Sos., M.Si.; Komisioner Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Sumsel, Dra. Massuryati; perwakilan dari Polda Sumsel, Kompol Dedy Ardiansyah, S.M.; Ketua Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI) Sumsel, Pandu Lesmana; dan pengamat politik, Haekal Al Haffafah, S.Sos., M.Sos. Acara ini juga melibatkan puluhan wartawan dari berbagai media lokal dan nasional yang beroperasi di Sumsel.
Ketua Harian AWPI Sumsel, Joni Antoni, didampingi Sekretaris AWPI, Muhammad Yamin, S.H., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan Sumsel tetap dalam kondisi zero konflik selama proses Pilkada. Ia juga menyoroti pentingnya peran media dalam menjaga netralitas pemberitaan selama masa pemilu.
“Kami mengamati bahwa ada media yang mulai menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon (paslon). Padahal, sebagai pilar keempat demokrasi, media seharusnya netral, sesuai dengan kode etik jurnalistik. Netralitas media ini penting untuk mencegah polarisasi di masyarakat,” tegas Joni Antoni.
Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya, mengapresiasi langkah AWPI dalam menggelar acara ini. Ia menilai dialog dengan insan pers merupakan cara efektif untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga Pilkada yang damai dan demokratis.
“Kami berharap informasi yang disampaikan dalam dialog ini bisa diteruskan kepada masyarakat. Kami juga mengimbau seluruh masyarakat Sumsel untuk datang ke TPS masing-masing pada hari pemungutan suara yang telah ditetapkan sebagai hari libur, yaitu Rabu, 27 November 2024, mulai pukul 07.00 hingga 13.00. Mari kita jaga kedamaian bersama dan pastikan Sumsel tetap zero konflik,” ujar Andika.
Dra. Massuryati, yang mewakili Ketua Bawaslu Sumsel, juga memberikan pandangannya mengenai pentingnya menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pilkada. Ia menekankan bahwa Bawaslu siap menjalankan tugas pengawasan dengan penuh integritas, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
“Kami menghargai inisiatif AWPI untuk mengadakan acara ini. Kami mengimbau masyarakat agar menggunakan hak pilih dengan baik dan menjaga kondusivitas, baik di TPS maupun di lingkungan masing-masing. Sinergi antara masyarakat, penyelenggara pemilu, dan pers sangat penting agar Sumsel tetap damai,” jelasnya.
Selain menjaga keamanan, salah satu tujuan utama dialog ini adalah mencegah penyebaran berita hoaks yang sering kali muncul menjelang Pilkada. Dalam suasana politik yang memanas, hoaks dapat menjadi alat propaganda yang membahayakan persatuan masyarakat.
Pengamat politik Haekal Al Haffafah, yang juga menjadi pembicara, mengungkapkan bahwa netralitas media adalah kunci untuk menghindari konflik politik. “Media harus mampu menyajikan informasi yang faktual, akurat, dan berimbang. Dengan begitu, masyarakat bisa membuat keputusan yang tepat tanpa dipengaruhi oleh narasi yang menyesatkan,” ujarnya.
Ketua Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI) Sumsel, Pandu Lesmana, menambahkan bahwa insan pers memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga demokrasi. Dalam situasi seperti Pilkada, media tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi pengarah opini publik.
“Jika pers menjalankan tugasnya dengan baik, masyarakat akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang program kerja setiap paslon. Ini akan membantu mereka dalam menentukan pilihan secara rasional,” kata Pandu.
Puncak acara ini adalah Deklarasi Pemilu Damai, yang diikuti oleh seluruh peserta, termasuk tokoh-tokoh yang hadir dan insan pers. Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang demokratis, transparan, dan bebas dari kekerasan.
Di hari berikutnya, tim AWPI Sumsel bersama relawan membagikan stiker dan pamflet berisi imbauan kamtibmas kepada masyarakat. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif selama Pilkada berlangsung.
Semua pihak yang hadir dalam kegiatan ini sepakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah prioritas utama dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan media menjadi kunci untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan bermartabat.
“Kami percaya bahwa Sumsel bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga keharmonisan selama pemilu. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan penuh dari insan pers, kita bisa memastikan bahwa pesta demokrasi ini berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” pungkas Joni Antoni. (dkd)
