Muara Enim, bidiksumsel.com – Para pedagang kuliner di Pasar Mambo 1, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar 2, Kecamatan Muara Enim, merasa khawatir akan masa depan tempat mereka berdagang. Lokasi yang saat ini mereka gunakan untuk mencari nafkah akan dialihfungsikan sebagai tempat penyimpanan peralatan dan material untuk proyek pembangunan talud sepanjang Sungai Enim. Proyek ini direncanakan akan segera dimulai, menimbulkan kecemasan di kalangan pedagang tentang tempat berdagang mereka selanjutnya (21/05/2024).
Indrawansyah, Ketua Forum Pedagang Kuliner dan Kaki Lima (FPK2L) Kabupaten Muara Enim, menyampaikan keluhan ini saat berbicara dengan beberapa awak media di lokasi Pasar Mambo 1. Menurutnya, anggota FPK2L telah didatangi oleh ketua RT dan Babinsa Kelurahan Pasar 2 yang mengimbau agar para pedagang segera mengosongkan tempat tersebut.
“Anggota kami di Mambo 1 sudah mendapat himbauan dari ketua RT dan Babinsa untuk mengosongkan tempat berdagang sekarang, namun kami tidak tahu harus pindah ke mana,” terang Indrawansyah. Ia juga menambahkan bahwa ketua RT dan Babinsa tidak memberikan informasi mengenai lokasi alternatif bagi para pedagang. “Yang jelas tempat itu harus segera dikosongkan,” ujarnya.
Indrawansyah mengungkapkan bahwa rapat-rapat terkait persoalan ini telah sering dilakukan di kelurahan, namun tetap belum ada titik temu. “Kami harap pihak pemerintah, dalam hal ini Pj. Bupati Muara Enim, Bapak DR.H. Ahmad Rizali, M.A., dapat duduk bersama para pedagang kuliner hingga mendapatkan solusi terbaik untuk semua pihak,” tutupnya.
Polemik terkait penataan dan relokasi pedagang kuliner ini sudah berlangsung cukup lama. FPK2L telah beberapa kali mengadakan rapat dengan Plt. Bupati Muara Enim sebelumnya, Ahmad Usmarwi Kaffah, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pihak kecamatan, dan pihak kelurahan pada tanggal 27 Juni 2023 di ruang rapat Serasan Sekundang Setda Muara Enim.
Dari hasil rapat tersebut disimpulkan dan dituangkan dalam Notulen Rapat, bahwa untuk pedagang yang berlokasi di Mambo 2, Dinas Perhubungan akan segera mengkaji secara teknis penambahan fasilitas seperti atap dan lain-lain serta menyusun perencanaan dan penganggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. Untuk pedagang yang berlokasi di Mambo 1 dan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman akan dicarikan lokasi alternatif secepatnya. Sayangnya, kesimpulan rapat tersebut belum terealisasi hingga saat ini.
Mardiana, salah satu pedagang di Mambo 1, merasa sangat keberatan dengan himbauan dari ketua RT dan Babinsa. “Kami tidak tahu harus pindah ke mana, pak RT juga tidak memberitahu ke mana harus pindah,” ucap Mardiana. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pindah tempat berdagang akan berdampak pada pendapatan mereka. “Berat sekali kalau harus pindah, berdampak pada pendapatan kami. Apalagi kalau sampai harus tutup, kami mau makan apa? Hanya inilah penghidupan kami saat ini,” jelas Mardiana dengan nada sedih sembari sedikit terisak.
Diharapkan masalah ini segera menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah Muara Enim dan OPD terkait bersama Pj Bupati saat ini. Solusi terbaik perlu segera ditemukan untuk para pedagang kuliner, di tengah persiapan pembangunan talud sepanjang Sungai Enim dari Jembatan Enim 1 hingga Jembatan Enim 2 yang juga tidak kalah pentingnya.
Dalam upaya untuk mendapatkan informasi yang seimbang, tim juga mencoba menghubungi Lurah Kelurahan Pasar 2, Yudha Pratama, terkait himbauan yang diterima oleh para pedagang Mambo 1. Sayangnya, saat dihubungi melalui panggilan WhatsApp maupun pesan singkat, tidak ada respon dari Lurah Pasar 2 hingga berita ini diterbitkan.
Persoalan relokasi pedagang kuliner ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh para pedagang kecil dalam menghadapi proyek pembangunan infrastruktur. Pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan proyek, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan para pedagang yang selama ini menggantungkan hidup mereka di lokasi tersebut.
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dan berbagai masukan yang diterima, pemerintah daerah diharapkan dapat segera memberikan kepastian dan solusi yang jelas bagi para pedagang. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, OPD, dan pedagang sangat dibutuhkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pembangunan ini. (red)
