Palembang, bidiksumsel.com – Agenda reses Masa Persidangan II Tahun 2026 yang digelar anggota DPRD Kota Palembang dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV di Kantor Camat Sako, Kamis (23/4/2026), diwarnai kekecewaan sejumlah peserta. Ketidakhadiran Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang menjadi sorotan utama di tengah tingginya antusiasme masyarakat dan pelaku usaha yang hadir.
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.30 WIB tersebut mengusung agenda dialog langsung antara legislatif dan berbagai pemangku kepentingan. Hadir dalam forum tersebut sejumlah perwakilan ritel modern seperti Indogrosir, Indomaret, Superindo, serta Bulog, selain pengurus Koperasi Merah Putih dari seluruh wilayah Dapil IV.
Ketua Reses Dapil IV DPRD Kota Palembang, Ruspanda Karibullah, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya atas absennya pihak eksekutif, khususnya dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang.
Menurutnya, ketidakhadiran tersebut mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap aspirasi masyarakat yang telah hadir dengan penuh harapan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di sektor koperasi dan UMKM.
“Hari ini kami sangat kecewa. Kami merasa institusi ini tidak dihargai. Padahal banyak anggota Koperasi Merah Putih yang datang dengan antusias untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung,” tegas Ruspanda dalam forum tersebut.
Ia menambahkan bahwa dalam jadwal resmi yang telah disebarkan sebelumnya, dinas terkait tercatat sebagai mitra kerja yang seharusnya hadir. Absennya dinas dinilai sangat disayangkan mengingat peran strategis lembaga tersebut sebagai ujung tombak pembinaan koperasi dan UMKM di Kota Palembang.
Insiden ini menjadi sorotan penting terkait perlunya peningkatan sinergi antara pihak legislatif dan eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Sikap yang dinilai kurang responsif dari instansi terkait dikhawatirkan dapat mencederai semangat pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Di tengah kekecewaan tersebut, Ruspanda tetap mengapresiasi langkah awal kolaborasi yang mulai terbangun antara Koperasi Merah Putih dan sejumlah ritel modern. Ia menilai kerja sama tersebut sebagai inovasi strategis untuk mempersingkat rantai distribusi barang kebutuhan pokok yang selama ini dinilai terlalu panjang.
“Kami mendorong Koperasi Merah Putih untuk menjalin kerja sama konkret dengan mitra seperti Superindo, Bulog, Indogrosir, dan Indomaret. Ini adalah langkah penting agar koperasi memiliki jaringan distribusi yang kuat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan terjangkau,” jelasnya.
Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi Partai Golkar, Peby Anggi Pratama, menegaskan bahwa fokus utama reses kali ini adalah menjembatani kebutuhan Koperasi Merah Putih dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Menurutnya, koperasi membutuhkan dukungan distribusi bahan pokok seperti beras, minyak goreng, hingga gas elpiji agar dapat menjangkau masyarakat di tingkat kelurahan dengan harga yang kompetitif.
Ia juga memastikan bahwa seluruh hasil diskusi dalam forum reses tersebut akan dibawa ke tingkat Komisi II dan disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna bersama Wali Kota Palembang. Selain itu, ia mendorong agar Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang lebih proaktif turun langsung ke lapangan guna memahami berbagai kendala teknis yang dihadapi masyarakat.
Wakil Ketua Dapil IV, Syntia Rahutami, turut menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam proses distribusi bahan pokok.
Ia mengingatkan agar seluruh sistem distribusi berjalan secara transparan dan tepat sasaran, sehingga tidak terjadi praktik yang dapat merugikan masyarakat.
“Kita harus memastikan distribusi tepat sasaran dan langsung menyentuh anggota koperasi. Sistem harus berjalan transparan tanpa praktik yang merugikan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Melalui forum reses ini, anggota DPRD Kota Palembang Dapil IV berharap Koperasi Merah Putih mampu bertransformasi menjadi pilar ekonomi yang kuat di tingkat lokal. Selain memperkuat sektor koperasi, keberadaan jaringan distribusi yang efektif diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan pangan di wilayah Kecamatan Sako, Kecamatan Kalidoni, dan Kecamatan Sematang Borang.
Peristiwa ini sekaligus menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi, sehingga setiap agenda yang menyangkut kepentingan masyarakat dapat berjalan optimal dan menghasilkan solusi nyata bagi penguatan sektor koperasi serta UMKM di Kota Palembang. (dkd)
