Palembang, bidiksumsel.com – Agenda reses anggota DPRD Kota Palembang tahun 2026 kembali menjadi wadah penting penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. Kali ini, reses yang digelar secara tatap muka bersama para kepala sekolah SD dan SMP negeri maupun swasta se-Daerah Pemilihan (Dapil) IV berlangsung di Kantor Camat Sematang Borang, Kamis (23/04/2026).
Wilayah Dapil IV yang meliputi Kecamatan Sako, Kecamatan Kalidoni, dan Kecamatan Sematang Borang menjadi fokus pembahasan, terutama terkait kondisi daya tampung sekolah yang dinilai semakin mendesak.
Reses ini dihadiri oleh seluruh perwakilan kepala sekolah SD dan SMP dari wilayah Sematang Borang serta unsur pemerintah daerah, termasuk perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat setempat.
Dalam forum diskusi tersebut, terungkap sejumlah persoalan krusial yang dihadapi dunia pendidikan di wilayah Dapil IV. Salah satu isu utama yang mencuat adalah ketiadaan SMA Negeri di wilayah Sematang Borang, sehingga banyak lulusan SMP kesulitan memperoleh akses pendidikan lanjutan di sekolah negeri.
Selain itu, penyusutan kuota rombongan belajar (rombel) di beberapa sekolah turut memperparah kondisi daya tampung. Kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMP Negeri 23 Palembang dan SMP Negeri 27 Palembang juga menjadi sorotan utama para kepala sekolah.
Kondisi ini dinilai berpotensi memicu krisis zonasi pendidikan, di mana banyak siswa tidak tertampung di sekolah negeri yang berada dekat dengan tempat tinggal mereka.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi Partai NasDem, Diana, memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan para pendidik telah dicatat secara komprehensif.
Ia menegaskan bahwa seluruh keluhan, baik yang bersifat teknis maupun kebijakan, akan segera disampaikan kepada dinas terkait agar mendapatkan penanganan cepat dan tepat.
“Seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini telah kami catat dan akan kami kawal langsung kepada dinas terkait agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, anggota DPRD lainnya, Zulfikar Muharrami, menegaskan komitmen legislatif untuk menjadikan pembangunan sektor pendidikan sebagai prioritas utama.
Ia menyatakan bahwa usulan penambahan ruang kelas baru akan didorong secara maksimal guna mengatasi persoalan krisis zonasi yang kini dirasakan masyarakat di wilayah Sematang Borang.
Meski berlangsung produktif, suasana diskusi sempat memanas ketika Zulfikar Muharrami menyampaikan kekecewaannya terhadap kualitas perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang yang hadir dalam forum tersebut.
Menurutnya, pihak dinas dinilai kurang menghargai forum resmi reses karena hanya mengutus staf yang tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis.
“Kami merasa tidak dihargai, padahal yang hadir di sini adalah seluruh perwakilan kepala sekolah SD dan SMP. Seharusnya pihak Dinas Pendidikan Kota Palembang menghadirkan pejabat yang berkompeten untuk mendengarkan keluh kesah kami,” tegas Zulfikar dengan nada kecewa.
Para anggota dewan menilai kehadiran staf tanpa kapasitas pengambilan keputusan menjadi kendala tersendiri dalam mencari solusi konkret bagi permasalahan pendidikan di lapangan.
Forum reses yang sejatinya bertujuan untuk mencari solusi konkret dinilai terhambat oleh birokrasi yang dianggap kurang responsif. Kekecewaan kolektif dari para wakil rakyat ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Palembang untuk segera melakukan evaluasi internal.
DPRD Dapil IV mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap etika koordinasi antar dinas di lingkungan pemerintah daerah, terutama dalam hal kehadiran dan kesiapan pejabat dalam forum resmi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Selain anggota DPRD dan kepala sekolah, reses ini juga dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkimtan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang, Direktur Utama Perumda Tirta Musi, serta para camat dan lurah dari wilayah Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang.
Melalui forum reses ini, anggota DPRD Kota Palembang Dapil IV menegaskan komitmennya untuk menjadikan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.
Permasalahan daya tampung sekolah yang terungkap dalam forum tersebut diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, agar langkah strategis seperti pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas, serta penataan zonasi pendidikan dapat segera direalisasikan.
Situasi yang terungkap dalam reses ini tidak hanya menggambarkan tantangan nyata di lapangan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa akses pendidikan yang merata merupakan fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Kota Palembang. (dkd)
