Palembang, bidiksumsel.com – Pemerintah bersama PT PLN (Persero) terus berupaya mewujudkan konsep energi berkeadilan melalui pemerataan akses listrik di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dilakukan agar manfaat sosial dan ekonomi dapat dirasakan secara setara oleh seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil.
Manajer Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), Iwan Arissetyadhi, menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pemerataan listrik di daerah 3T adalah medan geografis yang sulit dan sebaran penduduk yang sangat terpencar. Selain itu, beberapa jalur jaringan juga harus melewati kawasan konservasi atau hutan lindung yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
”Keterbatasan akses dan infrastruktur menuju lokasi-lokasi remote menjadi tantangan tersendiri dalam upaya melistriki daerah 3T,” ujar Iwan saat ditemui di kantornya, Rabu (22/10/2025).
Menurut Iwan, kehadiran listrik di wilayah 3T telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Akses listrik meningkatkan layanan dasar seperti penerangan, air bersih, dan komunikasi, sekaligus membuka peluang ekonomi produktif seperti pompanisasi pertanian, pendingin hasil panen, hingga pengembangan UMKM.
“Listrik juga memungkinkan masuknya layanan publik modern di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti internet sekolah, pelaksanaan UNBK, serta peralatan medis yang lebih modern,” ujarnya.
Secara nasional, rasio elektrifikasi (RE) Indonesia telah mencapai 99,83 persen per Desember 2024, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Indonesia telah menikmati listrik. Di Sumatera Selatan, rasio desa berlistrik (RDB) mencapai 99 persen, dengan sekitar 24 desa prioritas yang masih terus dikejar untuk mendapatkan akses listrik pada tahun 2025.
Dalam mewujudkan energi berkeadilan, Pemerintah dan PLN bersinergi sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah berperan menjaga tarif dasar listrik agar tetap stabil di tengah fluktuasi harga bahan bakar energi, serta memberikan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, PLN mengeksekusi Program Listrik Desa (Lisdes) dan memperluas jaringan listrik ke pelosok negeri. Pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui proyek-proyek pembangkit dan jaringan listrik dari APBN.
Untuk daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat, PLN memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) seperti mini-grid atau sistem hybrid tenaga surya-diesel untuk menjamin pasokan listrik yang berkelanjutan.
Kehadiran listrik di wilayah 3T tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Akses listrik menurunkan biaya produksi, memperpanjang umur simpan hasil pertanian dan perikanan, serta membuka lapangan kerja baru melalui pemanfaatan produktif listrik (productive use of electricity).
“Elektrifikasi pedesaan mendorong pemanfaatan produktif seperti mesin penggilingan, pengelasan, kios es, dan UMKM desa. Bahkan menciptakan potensi lapangan kerja hijau atau green jobs,” kata Iwan.
Salah satu contoh nyata adalah program Electrifying Agriculture, yang menggantikan mesin pertanian berbahan bakar minyak menjadi berbasis listrik. Langkah ini berhasil menekan biaya produksi padi dan meningkatkan hasil panen. Sementara di sektor perikanan, cold storage bertenaga listrik atau PLTS mampu menjaga kualitas ikan, memperpanjang masa simpan, dan menaikkan nilai jual.
Listrik juga berperan penting dalam peningkatan layanan publik di wilayah terpencil. Di sektor pendidikan, listrik membuat sekolah dapat beroperasi lebih lama, memanfaatkan perangkat teknologi informasi, serta mendukung pembelajaran digital dan ujian berbasis komputer.
Di sektor kesehatan, listrik menjadi penopang utama layanan medis di puskesmas dan posyandu 3T. Keberadaan listrik memungkinkan penyimpanan vaksin dengan suhu stabil, operasi kecil, sterilisasi alat medis, dan penerangan saat persalinan malam hari.
”Stabilitas listrik juga mendukung layanan telemedicine, sistem pemantauan logistik vaksin digital (SMILE), serta penggunaan alat kesehatan modern seperti USG portabel dan monitor tanda vital,” tambahnya.
Pemerintah memastikan bahwa kebijakan energi berkeadilan terus dijalankan melalui berbagai strategi jangka panjang, antara lain :
1. Perluasan jaringan listrik dan penguatan mini-grid berbasis EBT.
2. Subsidi listrik tepat sasaran bagi masyarakat miskin.
3. Program productive use of electricity untuk UMKM desa.
4. Literasi energi dan pelatihan pemeliharaan lokal.
5. Integrasi dengan internet dan layanan publik.
6. Replikasi mini-grid di wilayah terpencil.
Iwan menegaskan, energi berkeadilan adalah wujud kehadiran negara bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang jarak dan letak geografis.
“Setiap rumah yang terang, setiap anak yang belajar di bawah cahaya lampu, adalah bukti nyata dari pemerataan energi di negeri ini,” tutupnya. (dkd)
