Padang, bidiksumsel.com — Pemerintah Kota Palembang resmi menandatangani kesepakatan bersama kerja sama antar daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), bersama sejumlah kabupaten/kota dari kedua provinsi.
Penandatanganan berlangsung di Diamond Ballroom Hotel Axana Padang, Rabu (22/10/2025). Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, hadir langsung mewakili Pemerintah Kota Palembang dan menandatangani dokumen kesepakatan bersama.
Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra, Sekda Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi, serta perwakilan kepala daerah dari Palembang, Lubuk Linggau, Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim, Musi Rawas, Solok, dan Tanah Datar.
Kesepakatan ini menandai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi lintas wilayah, khususnya dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan regional.
Kerja sama ini mencakup berbagai sektor vital, mulai dari distribusi bahan pokok, stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pertanian, hingga pengembangan rantai pasok antar daerah.
Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, sinergi ini sangat penting di tengah fluktuasi harga pangan yang masih menjadi penyumbang utama inflasi di beberapa daerah.
“Kami berterima kasih kepada Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Solok dan Tanah Datar. Di Sumbar, bawang sudah tidak lagi menjadi penyebab inflasi. Mudah-mudahan kami di Sumsel bisa meniru keberhasilan itu,” ujar Bambang dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa kerja sama antar daerah menjadi salah satu strategi pengendalian inflasi jangka panjang yang efektif, sejalan dengan program nasional Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dikoordinasikan oleh Bank Indonesia dan pemerintah daerah.
Data Bank Indonesia menunjukkan, pada triwulan III tahun 2025, inflasi Sumatera Selatan tercatat sebesar 2,68% (yoy) relatif stabil, namun tetap rentan terhadap lonjakan harga komoditas pangan seperti cabai merah dan bawang merah.
Dengan adanya kerja sama lintas provinsi, diharapkan distribusi pasokan antar wilayah dapat menekan volatilitas harga menjelang akhir tahun.
Sekda Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra menegaskan, kesepakatan tersebut bukan sekadar seremoni simbolik, melainkan wujud nyata komitmen antarpemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Ini bagian dari upaya bersama mengendalikan inflasi yang sangat dipengaruhi oleh komoditas seperti cabai dan bawang. Sinergi antar daerah akan memperkuat ketahanan pangan di Sumatera Selatan,” ujar Edward.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel terus memperluas kolaborasi dengan provinsi tetangga untuk memperkuat rantai pasok bahan pokok. Kerja sama ini akan difokuskan pada integrasi pasar pangan, optimalisasi distribusi logistik, dan penguatan data pangan antar daerah.
Sementara itu, dari pihak tuan rumah, Sekda Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi menyambut baik kesepakatan tersebut dan menilai langkah ini sebagai bentuk nyata kepedulian antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Stabilitas pasar adalah kunci stabilitas sosial. Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat lintas provinsi,” kata Arry.
Sebagai kota metropolitan dan pusat ekonomi Sumatera Selatan, Palembang memainkan peran strategis dalam kerja sama ini.
Wakil Wali Kota Prima Salam menegaskan komitmen Pemkot Palembang untuk memperkuat koordinasi dengan daerah lain, terutama dalam hal pengendalian inflasi dan pengembangan sektor pertanian perkotaan (urban farming).
Melalui kerja sama ini, Palembang bertekad memperkuat ketahanan pangan lokal dengan mendorong konektivitas antar wilayah penghasil komoditas unggulan, baik dari sektor hortikultura maupun peternakan.
“Kami berkomitmen menjadikan kerja sama ini sebagai momentum nyata membangun ekonomi daerah yang tangguh dan mandiri,” ujar Prima Salam.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia dan seluruh pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam kolaborasi ini.
Sebagai tindak lanjut, akan dibentuk forum koordinasi teknis antar daerah yang melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perdagangan dari masing-masing wilayah.
Forum ini akan menyusun peta kebutuhan dan potensi pasokan antar daerah untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap terjaga, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru 2025.
Kerja sama Sumsel–Sumbar ini diharapkan menjadi model kolaborasi antar provinsi lain di Indonesia dalam menghadapi tantangan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. (rd)
