Opini : Kemandirian Peternakan Sumsel, Pilar Ekonomi Baru Tanpa Ketergantungan Dana Pemerintah
Oleh: Dr. drh. Jafrizal, MM
Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumsel, Ketua PDHI Sumsel 2 Periode (2016–2024)
Palembang, bidiksumsel.com – Sektor peternakan di Sumatera Selatan menyimpan potensi luar biasa untuk menjadi pilar ekonomi baru. Namun, selama ini pembangunan peternakan kerap dianggap hanya bisa berjalan dengan suntikan dana APBD atau APBN. Paradigma inilah yang harus diubah.
Kemandirian peternakan justru bisa tumbuh lebih cepat bila dibangun dengan strategi inovatif, sinergi multipihak, serta optimalisasi potensi lokal. Dana pemerintah bukan lagi motor utama, melainkan sekadar supporting system yang melengkapi kolaborasi besar antara peternak, swasta, akademisi, hingga masyarakat luas.
Kunci pertama adalah kemitraan. Sinergi multipihak mampu membuka akses permodalan, transfer teknologi, hingga jaminan pasar. Bukan hanya perusahaan swasta melalui program CSR, tetapi juga perguruan tinggi, lembaga keuangan, bahkan kelompok masyarakat.
Model bagi hasil yang selama ini berkembang di desa-desa bisa diperluas. Misalnya, skema kerja sama antara pemilik modal dan peternak dalam bentuk investasi ternak. Tak menutup kemungkinan, aparatur sipil negara (ASN) pun ikut ambil bagian.
Berdasarkan data BPS 2024, jumlah ASN di Sumsel mencapai 165.029 orang. Jika tiap ASN berinvestasi minimal satu ekor sapi atau kambing, maka akan terkumpul tambahan 165 ribu ekor ternak yang dikelola masyarakat. Belum lagi kontribusi dari pegawai BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Ini bukan sekadar angka, melainkan peluang riil membangun ekonomi peternakan rakyat.
Pertanian-Kehutanan Terpadu
Langkah strategis berikutnya adalah integrasi peternakan dengan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sumsel punya modal besar :
- 6,8 juta hektare perkebunan karet
- 2,9 juta hektare perkebunan sawit
- 1,7 juta hektare hutan produksi
Jika dikelola dengan konsep agroforestry atau silvopastura, lahan ini bukan hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga mampu menampung hingga 11 juta ekor sapi, jumlah setara dengan populasi sapi nasional saat ini. Artinya, Sumsel berpotensi menjadi lumbung ternak nasional.
Sumsel juga kaya plasma nutfah lokal : Kerbau Rawa Pampangan, Itik Pegagan, dan berbagai jenis kambing asli. Jika dikembangkan serius, produk-produk ini bisa menjadi ikon unggulan sekaligus substitusi impor.
Contohnya, daging kerbau Pampangan berpotensi menggantikan impor daging kerbau India yang selama ini dipasok untuk restoran. Demikian pula Itik Pegagan, yang bukan hanya punya nilai gizi tinggi, tetapi juga dapat mendukung program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.
Untuk menjaga keberlanjutan plasma nutfah, diperlukan UPTD khusus yang berfungsi menjaga kemurnian genetik ternak lokal ini. Dengan begitu, Sumsel bisa menghadirkan produk unggulan khas daerah yang bernilai ekonomis sekaligus kultural.
Pemerintah : Fasilitator, Bukan Donatur
Peran pemerintah ke depan bukan lagi sebagai donatur utama, tetapi fasilitator. Pemerintah daerah cukup berfokus pada penciptaan iklim usaha kondusif, kepastian hukum, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Bentuk dukungan yang bisa diberikan antara lain :
- Penetapan kawasan usaha pertanian terpadu
- Penyediaan lahan penggembalaan umum di tingkat desa/kabupaten
- Pusat kesehatan hewan
- Asuransi ternak
- Jaminan keamanan usaha peternakan
Dengan demikian, APBD dan APBN bisa difokuskan pada aspek regulasi dan pendukung, sementara motor utama pembangunan tetap ditopang investasi, kolaborasi, dan kreativitas masyarakat.
Dengan sinergi multipihak, optimalisasi lahan, serta penguatan plasma nutfah, kemandirian peternakan Sumsel bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan keniscayaan.
Langkah ini akan membawa Sumatera Selatan bukan hanya sebagai pemain regional, tetapi juga berdaya saing global dalam sektor peternakan. Di tengah ketidakpastian ekonomi, inilah saat yang tepat bagi Sumsel untuk menjadikan peternakan sebagai pilar ekonomi baru yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan. (dkd)
