Di Balik Efisiensi Sistem Perizinan Online : Suara Lurah dan RT-RW yang Terpinggirkan
Palembang, bidiksumsel.com – Digitalisasi layanan publik merupakan salah satu langkah strategis pemerintah pusat dalam memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan. Namun, di balik kemajuan teknologi tersebut, ada keluhan serius dari lini paling bawah pemerintahan yang justru merasa tersisih dari proses krusial: sistem perizinan pembangunan.
Hal ini mencuat dalam sesi serap aspirasi yang digelar bersama Anggota DPD RI/MPR RI Dapil Sumatera Selatan, Hj. Eva Susanti, di Kota Palembang kemarin. Salah satu suara paling lantang datang dari Lurah Kebun Bunga, Shela Angraini, S.IP., M.Si, yang mewakili keresahan sejumlah lurah di ibu kota provinsi tersebut.
Dalam forum tersebut, Shela menyampaikan bahwa sejak sistem perizinan pembangunan dialihkan sepenuhnya ke sistem online, kelurahan dan kecamatan tidak lagi dilibatkan dalam proses verifikasi atau rekomendasi.
“Dulu, kami tahu dan ikut menandatangani atau memberi pertimbangan. Sekarang, kami seperti ‘butiran debu’ dalam sistem. Tidak dilibatkan sama sekali,” ungkap Shela.
Persoalan ini bukan hanya sekadar administratif. Dalam banyak kasus, ketika muncul masalah baik penimbunan tanah yang menyebabkan banjir, tumpang tindih izin bangunan, atau gangguan lingkungan masyarakat tetap datang ke kantor kelurahan untuk melapor.
“Padahal kami tidak tahu-menahu soal izinnya. Tapi tetap saja kami yang disalahkan,” keluhnya.
Shela menekankan bahwa RT dan RW merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi sosial dan teknis wilayah. Mereka tahu apakah suatu bangunan rawan konflik, berada di jalur resapan air, atau bisa menimbulkan sengketa dengan warga sekitar.
“Sekarang, sistem online seolah menghapus peran RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Padahal mereka justru kunci sosial untuk mencegah konflik pembangunan,” tegasnya.
Menurut Shela, sistem digital tidak salah. Namun, implementasinya seharusnya tetap membuka ruang konfirmasi atau pengantar dari RT/RW dan kelurahan sebagai bahan pertimbangan teknis dan sosial.
Tak hanya soal perizinan bangunan, Shela memberi contoh nyata lain : banjir akibat penimbunan tanah yang tidak terkendali.
“Kalau banjir, warga tetap lapornya ke kami. Mereka tidak mengerti bahwa proses izin sudah tidak lewat kami lagi. Ini membuat relasi sosial terganggu dan kepercayaan publik menurun,” ujarnya prihatin.
Senator Eva Susanti : Digitalisasi Harus Menyentuh Realitas Sosial
Menanggapi curahan hati Shela, Senator Hj. Eva Susanti yang juga dikenal sebagai istri Anggota DPR RI Komisi XI Wahyu Sanjaya menyambut baik dan mencatat serius aspirasi tersebut.
“Saya sangat menghargai masukan ini. Kebutuhan untuk menyatukan sistem digital dengan kearifan lokal dan jejaring sosial pemerintahan di lapangan adalah keniscayaan,” ujar Eva, yang berasal dari Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin.
Menurutnya, sistem online yang efisien tidak boleh membuat pemerintah daerah dan masyarakat lokal kehilangan kontrol terhadap proses pembangunan.
“Saya akan membawa isu ini dalam sidang DPD RI dan forum lintas kementerian. Kita butuh sistem yang tidak hanya efisien, tapi juga inklusif, akuntabel, dan responsif terhadap struktur sosial di lapangan,” tegas Eva.
Isu ini membuka diskusi lebih luas tentang masa depan sistem digital dalam pemerintahan daerah, khususnya soal perizinan :
- Apakah perlu tahapan verifikasi oleh RT/RW dan kelurahan sebelum izin disahkan?
- Bagaimana caranya menyinergikan kecepatan sistem digital dengan kepekaan sosial lokal?
- Apa mekanisme tanggung jawab jika terjadi konflik akibat bangunan yang diizinkan tanpa melibatkan pihak lokal?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah transformasi digital benar-benar menjadi solusi, atau malah menciptakan jurang baru antara teknologi dan masyarakat. (rd)
