Palembang, bidiksumsel.com – Sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak anti bahkan butuh kritik dari masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Hal ini disampaikan Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen A. Rachmad Wibowo, SIK melalui Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Dr. Harryo Sugihartono, SIK, MH. Rabu, 17 Juli 2024.
“Pada prinsipnya di era keterbukaan ini diharapkan setiap anggota Polri bisa berjiwa besar, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ungkap Harryo.
Ia menambahkan bahwa saat ini Polri menempati peringkat kedua sebagai lembaga tinggi negara yang dipercaya oleh masyarakat.
“Oleh karena itu, Polri siap berbenah diri untuk bisa menerima kritik dan saran dari masyarakat tentunya dengan kesadaran diri,” lanjutnya.
Dalam kinerjanya, Polri juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan beberapa langkah.
“Langkah pertama, Polri harus mengaudit internal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki,” kata Harryo.
Ia menjelaskan bahwa harapan masyarakat begitu besar terhadap Polri, meskipun masyarakat tidak selalu mengetahui kondisi dan keterbatasan yang ada pada Polri.
Langkah berikutnya adalah keterbukaan mengenai kondisi logistik dan keuangan Polri. “Ini suatu keterbukaan agar masyarakat mengetahui kondisi yang dimiliki Polri,” ujarnya.
Kritik dan saran dari masyarakat dipastikan ditanggapi dengan serius dan ditindaklanjuti dengan tepat. “Ketika ada satu perubahan, itu menjadi bukti bahwa saran dan kritikan dari masyarakat diterima,” paparnya.
Terkait bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa kritik dan saran yang disampaikan aman dan tanpa rasa takut, Harryo mengimbau agar kritik dan saran yang disampaikan harus realistis, berbasis fakta, dan bukti yang jelas.
“Jangan hanya katanya-katanya, sehingga bisa menimbulkan penilaian yang tidak pas,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto mengatakan bahwa untuk membangun komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, Polda Sumsel mengembangkan aplikasi pelayanan publik yang disebut Banpol.
“Aplikasi Banpol bisa diakses oleh seluruh masyarakat Sumsel dengan nomor WhatsApp 081370002110. Masyarakat bisa menyampaikan laporan, ide, kritik, maupun informasi apapun melalui aplikasi ini,” jelasnya.
Aplikasi Banpol merupakan salah satu bagian dari keterbukaan Polda Sumsel. “Dengan adanya aplikasi Banpol, masyarakat tidak perlu berinteraksi langsung dan bisa mendapatkan balasan melalui aplikasi tersebut,” tambahnya.
Selain melalui aplikasi Banpol, masyarakat juga bisa melaporkan permasalahan secara langsung melalui petugas kepolisian di Polres maupun Polsek.
Polda Sumsel juga sering mengadakan berbagai kegiatan untuk berinteraksi dengan masyarakat, seperti perlombaan, bakti sosial, bakti kesehatan, dan bakti lingkungan.
“Kami juga melakukan penyuluhan dan edukasi ke masyarakat, termasuk ke sekolah-sekolah dan universitas,” kata Sunarto.
Sunarto mengimbau masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran dengan rasa aman dan tanpa rasa takut, asalkan yang disampaikan itu benar dan bukan hoaks.
“Kami mempunyai motto untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kritik menjadi koreksi bagi kepolisian untuk memperbaiki diri dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Sunarto juga menegaskan bahwa Polda Sumsel menerima kritik dan saran dari masyarakat tanpa batas, terutama melalui aplikasi Banpol yang siap 24 jam.
“Aplikasi Banpol itu 24 jam. Kami menyiapkan petugas operator yang siap memberikan pelayanan dan merespon laporan dari masyarakat, dan itu gratis,” pungkasnya.
Ketua DPD REI Sumsel Zewwy Salim mengapresiasi keterbukaan Polri saat ini. “Polisi sekarang merupakan Polisi yang humanis dan memiliki jiwa sosial yang luar biasa ke masyarakat sesuai dengan tagline Polri yaitu ‘Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat’. Berbeda jauh dari pandangan orang dulu yang mana Polisi itu arogan, dan perlu diketahui bahwa polisi yang arogan itu hanyalah oknum atau personal saja,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Polri mulai membuka diri untuk tidak anti kritik dan bisa menerima saran dari masyarakat, terutama kritik yang membangun dan disampaikan berdasarkan data dan fakta.
Di tempat lain, Ketua Umum Aliansi Anti Perampok Negara (A2PN) Ingsuardi mengatakan bahwa pelayanan Polri kepada masyarakat sudah jauh lebih baik, terutama di era keterbukaan seperti saat ini.
“Bisa dibuktikan dengan ketika masyarakat membuat laporan karena adanya dugaan tindak kejahatan, tidak dipungut biaya sepeserpun karena itu sudah menjadi kewajiban polisi. Apalagi polisi tersebut telah diberikan gaji sesuai dengan PP 29/2001,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa jika ada polisi yang meminta bayaran, itu adalah oknum yang sepatutnya dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. “Kalau ada yang meminta bayaran itu adalah oknum, dan harus dilaporkan ke Propam Polri,” pungkasnya.
Dengan keterbukaan dan kesediaan Polri menerima kritik serta saran dari masyarakat, diharapkan institusi ini dapat terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya dalam melayani serta melindungi masyarakat. Dukungan teknologi seperti aplikasi Banpol juga menjadi bukti komitmen Polri dalam mendekatkan diri dengan masyarakat serta membangun komunikasi yang lebih efektif dan transparan.
Hal ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif bagi semua pihak.
Kepolisian Sumsel tidak hanya berfokus pada penerimaan kritik dan saran saja, namun juga aktif dalam mengimplementasikan berbagai program untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Program-program tersebut mencakup berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan edukatif.
“Kami secara rutin melakukan kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, dan bakti lingkungan. Ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat,” ujar Kombes Pol Sunarto.
Kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh Polda Sumsel mencakup pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu, sementara bakti kesehatan melibatkan pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberian obat-obatan. Bakti lingkungan mencakup kegiatan penghijauan dan pembersihan lingkungan.
“Kami juga mengadakan berbagai perlombaan dan kegiatan untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan masyarakat, termasuk kegiatan di sekolah-sekolah dan universitas,” tambah Sunarto.
Program penyuluhan dan edukasi juga merupakan salah satu upaya Polri dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai isu keamanan dan hukum.
“Kami sering mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah dan kampus-kampus untuk memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba, pentingnya keamanan dalam berkendara, serta pengetahuan hukum dasar,” jelasnya.
Sunarto juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. “Kami mendorong masyarakat untuk proaktif melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan atau tindak kejahatan. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif,” katanya.
Keterbukaan Polri dalam menerima kritik dan saran serta keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki diri dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” pungkas Sunarto.
Dalam menjalankan tugasnya, Polri juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan logistik. Namun, dengan semangat keterbukaan dan kerja sama dengan masyarakat, Polri optimis dapat mengatasi tantangan tersebut dan terus meningkatkan kinerjanya.
“Kami menyadari bahwa harapan masyarakat begitu besar terhadap Polri. Meskipun kondisi kami juga terbatas, kami berusaha memberikan yang terbaik dengan keterbukaan dan akuntabilitas,” ujar Kombes Pol Harryo Sugihartono.
Dengan langkah-langkah transparansi yang diambil, seperti audit internal dan keterbukaan mengenai kondisi logistik dan keuangan, Polri berusaha membangun kepercayaan masyarakat.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa kami bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik. Kritik dan saran dari masyarakat adalah bagian penting dari proses ini,” tambah Harryo.
Dalam upaya membangun komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat, Polda Sumsel terus mengembangkan inovasi, termasuk aplikasi Banpol yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik, saran, dan laporan dengan mudah.
“Aplikasi ini adalah salah satu wujud komitmen kami untuk terus membuka diri dan mendengar suara masyarakat. Dengan aplikasi Banpol, masyarakat bisa berkomunikasi dengan kami kapan saja dan di mana saja,” jelas Sunarto.
Polda Sumsel berharap dengan keterbukaan dan inovasi yang dilakukan, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pelayanan yang diberikan oleh Polri.
“Kami ingin masyarakat merasa aman dan nyaman dengan keberadaan Polri. Kritik dan saran dari masyarakat akan selalu kami tanggapi dengan serius dan dijadikan bahan untuk memperbaiki diri,” ujar Harryo.
Melalui berbagai program dan inisiatif yang dilakukan, Polri berusaha membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat. “Kami percaya bahwa dengan kerja sama dan dukungan dari masyarakat, Polri dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif bagi semua pihak,” pungkas Sunarto.
Dengan komitmen dan kerja keras yang ditunjukkan oleh Polda Sumsel, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan terus meningkat. “Kami siap menerima kritik dan saran dari masyarakat sebagai bentuk koreksi untuk terus memperbaiki diri dan memberikan pelayanan yang terbaik,” tutup Harryo. (dkd)
