Palembang, bidiksumsel.com – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra MH menghadiri sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan bidang penataan ruang yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel di Ballroom Grand Atyasa Palembang. Rabu, (12/07/2023).
“Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Maka Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana pembangunan, baik di pusat maupun di daerah,” ungkap Edward Chandra saat ditemui seusai membuka acara.
Edwar menjelaskan, bahwa pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang menjadi kewenang pihak Provinsi. Dalam melakukan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota yang ada dibawahnya.
“SPPR menjadi amanat bagi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Terkait hal tersebut Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 87 Tahun 2017 telah mengatur tata cara perencanaan maupun pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dimana Rencana Tata Ruang (RTR) menjadi salah satu aspek penilaian kualitas rencana pembangunan daerah,” paparnya.
Hal tersebut sejalan dengan amanat UU Cipta Kerja maupun Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Penataan Ruang. Lebih jauh lagi, amanat terkait sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Tata Ruang telah tertuang dalam Pasal 9 ayat (3) Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan RKP yang menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKP salah satunya harus berdasarkan pada kesesuaian Rencana Tata Ruang.
“Melalui Sosialisasi ini sehingga ada penyesuaian terhadap kebijakan yang sudah ada. Dimana regulasi sendiri akan berdampak langsung pada Kabupaetn/Kota yang memiliki kawasan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMTR) Sumatra Selatan (Sumsel), Ardani mengatakan, SPPR ini merupakan sikronisasi pemanfaatan ruang. Kegiatan pada hari ini mensosialisaikan kepada forum yang wajib dilaksanakan kepada semua Kabupaten/Kota yang ada di Sumsel.
“Kegiatan ini sendiri berlangsung selama dua hari. Semua Forum yang ada di Kabupaten/Kota hadir pada kegiatan ini,” katanya.
“SPPR ini nantinya akan disusun oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi maka itu aturan baru ini wajib diketahui oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya,” pungkasnya. (dkd)
