Sinergi TPID Sumsel Berhasil Jaga Stabilitas Harga, Juli 2026 Deflasi 0,24 Persen di Tengah Tantangan El Nino dan Tahun Ajaran Baru

 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kanwil Sumatera Selatan Bambang Pramono

Palembang, bidiksumsel.com –

Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan membuahkan hasil positif. Di tengah tantangan musim kemarau akibat fenomena El Nino serta meningkatnya aktivitas ekonomi menjelang tahun ajaran baru, Sumatera Selatan justru berhasil mencatatkan deflasi sebesar 0,24 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Juli 2026.

Capaian tersebut berbanding terbalik dengan kondisi Juni 2026 yang masih mengalami inflasi sebesar 0,36 persen (mtm). Sementara itu, secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Sumatera Selatan juga melandai menjadi 2,50 persen, turun dari 2,89 persen pada bulan sebelumnya. Penurunan tersebut sejalan dengan tren inflasi nasional yang ikut menurun dari 3,34 persen menjadi 2,88 persen (yoy).

Kondisi ini mencerminkan bahwa stabilitas harga di Sumatera Selatan tetap terjaga melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan. Stabilitas tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat sekaligus tetap memberikan kepastian bagi para produsen.

Harga Bawang Merah hingga Cabai Turun

Deflasi Juli 2026 terutama dipicu oleh turunnya harga sejumlah komoditas strategis. Penurunan terbesar berasal dari komoditas bawang merah yang memberikan andil deflasi sebesar 0,17 persen, disusul emas perhiasan (0,16 persen), cabai merah (0,08 persen), cabai rawit (0,03 persen), dan tomat (0,03 persen).

Turunnya harga komoditas hortikultura dipengaruhi oleh masa panen yang berlangsung di berbagai sentra produksi pada pertengahan hingga akhir Juli, sehingga pasokan di pasar meningkat dan harga menjadi lebih terkendali.

Sementara itu, harga emas perhiasan mengalami penurunan seiring membaiknya sentimen ekonomi global yang memicu penyesuaian harga di pasar domestik.

Meski demikian, laju deflasi tidak berlangsung terlalu dalam karena masih terdapat peningkatan permintaan terhadap sejumlah bahan pangan, khususnya beras dan bawang putih. Hal itu dipicu oleh kembali berjalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru yang juga meningkatkan konsumsi pada kelompok pendidikan.

Agustus Diprediksi Inflasi Meningkat

Memasuki Agustus 2026, tekanan inflasi diperkirakan akan kembali meningkat. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang biasanya diikuti peningkatan permintaan terhadap berbagai komoditas pangan maupun jasa.

Selain itu, musim kemarau yang diprediksi lebih kering dengan curah hujan rendah berpotensi mengganggu produksi komoditas hortikultura, sehingga dapat memicu kenaikan harga di pasaran.

Ratusan Operasi Pasar Digelar

Untuk menjaga stabilitas harga, TPID Sumatera Selatan terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Hingga akhir Juli 2026, telah dilaksanakan lebih dari 381 kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan serta Harga Pangan (SPHP) di berbagai daerah di Sumatera Selatan.

Selain itu, puluhan inspeksi mendadak (sidak) pasar juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok serta kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan harga eceran tertinggi.

BI Sumsel Fasilitasi Distribusi Puluhan Ton Pangan

Upaya stabilisasi harga juga diperkuat melalui pemberian subsidi harga dan subsidi ongkos angkut distribusi pangan.

Hingga Juli 2026, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan telah memfasilitasi 77 kali subsidi ongkos angkut untuk distribusi komoditas pangan utama dengan total volume mencapai sekitar 47,92 ton guna mendukung pelaksanaan operasi pasar murah di berbagai wilayah Sumatera Selatan.

Tak hanya itu, BI Sumsel juga mencatat realisasi kerja sama bisnis antardaerah (Business to Business/B2B) berupa pembelian 22,67 ton bawang merah dari Sumatera Barat serta 3,68 ton cabai dari Kabupaten Magelang guna memperkuat pasokan pangan di Sumatera Selatan.

Kerja Sama Antardaerah Terus Diperkuat

Dalam memperkuat ketahanan pasokan pangan, pemerintah daerah juga terus membangun kerja sama antardaerah.

Hingga Juli 2026 telah ditandatangani 8 Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) antarpemerintah daerah Sumatera Selatan dengan pemerintah daerah di Jawa Tengah melalui skema Government to Government (G2G).

Selain itu, terdapat 4 Perjanjian Kerja Sama B2B yang melibatkan dunia usaha sebagai bagian dari penguatan rantai pasok pangan.

Koordinasi antar-TPID juga terus diperkuat melalui rapat koordinasi rutin TPIP–TPID, publikasi jadwal operasi pasar murah, hingga kampanye edukasi masyarakat mengenai belanja bijak melalui berbagai media.

TPID Sumatera Selatan bersama TPID Sulawesi Selatan bahkan melakukan studi tiru ke TPID Jawa Tengah guna mempelajari berbagai inovasi pengendalian inflasi yang dapat diterapkan sesuai karakteristik daerah masing-masing.

GSMP Diperkuat, Pesantren Jadi Pilar Ketahanan Pangan

Penguatan ketahanan pangan daerah juga dilakukan melalui transformasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) menjadi Rantai Pasok Pangan GSMP sebagai bagian dari dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN).

Program tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pesantren, koperasi, pelaku usaha, perbankan, hingga offtaker melalui kegiatan business matching dan finance matching guna meningkatkan kapasitas produksi pangan berbasis pembiayaan usaha.

Pesantren dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap berbagai program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). (ril/dkd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *